Zen, Muhammad (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. UNIT PELEMKEREP KANTOR CABANG JEPARA. Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
Text
20302000196_fullpdf.pdf Download (2MB) |
|
Text
pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB) |
Abstract
Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu penyaluran kredit guna meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). KUR bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian disektor rill dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja dalam meningkatkan pendapatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada BRI Unit Pelemkerep Kantor Cabang Jepara. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di BRI Unit Pelemkerep Kantor Cabang Jepara dan solusinya. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan metode pengambilan data melalui observasi dan wawancara narasumber, serta menganalisis bahan-bahan lapangan dan bahan pustaka. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam menganalisis rumusan masalah menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Prosedur penyaluran KUR pada BRI Unit Pelemkerep Kantor Cabang Jepara antara lain: pengajuan kredit, identifikasi data, survey dan peninjauan lapangan, analisa data keuangan, rekomendasi kredit, pemberian keputusan kredit, pembuatan perjanjian kredit, pencairan kredit sesuai standar operasional prosedur (SOP) pencairan dana. Hambatan-hambatan dalam penyaluran KUR yakni: 1) hambatan internal meliputi analisis kredit tidak tepat, kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit. 2) hambatan eksternal meliputi identitas tidak valid, belum memiliki usaha, riwayat pinjaman tidak lancar. Solusi dalam hambatan penyaluran KUR analisis kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kegiatan pembinaan dan monitoring dilakukan minimal 1 bulan sekali, calon debitur dapat melakukan update data ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, calon debitur dapat memulai usaha terlebih dahulu selama enam bulan. Kata Kunci: Perjanjian, Kredit Usaha Rakya, UMKM
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 30 Aug 2023 07:14 |
Last Modified: | 30 Aug 2023 07:14 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30812 |
Actions (login required)
View Item |