IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

Yeihansyah, Muhammad Isa (2023) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN. Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 20302000195_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB)

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi pemerintah saat ini. Anak korban kekerasan seksual merupakan bagian dari masyarakat yang belum matang perkembangannya baik secara fisik maupun psikologis sehingga membutuhkan pendampingan khusus dalam penanganannya. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, selanjutnya Pemerintah Daerah membuat peraturan pelaksana Undang-Undang di bawahnya. Permasalahan anak di bawah umur sebagai korban kekerasan seksual diatas difokuskan dan diajukan dalam rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi anak di bawah umur korban tindak kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Pekalongan, apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum, dan bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan untuk membantu menjawab permasalahan penelitian yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data-data penelitian diperoleh melalui mekanisme observasi, studi kepustakaan dan wawancara, dimana dalam pemilihan informan peneliti menggunakan teknik purposisve sampling. Fakta-fakta yang terjadi di lapangan kemudian dianalisa dengan teori-teori hukum yang berlaku. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Kabupaten Pekalongan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) Kabupaten Pekalongan dan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan belum menjalankan perannya secara optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak pendampingan baik berupa medis, hukum, dan psikososial bagi anak di bawah umur korban kekerasan seksual. Adapun kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum dari lembaga-lembaga tersebut, yaitu berupa faktor penegak hukum, dan faktor sarana prasarana. Meskipun demikian, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual yang akan datang ditelaah dengan cara membandingkan dengan negara Malaysia dan Singapura serta membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019. Kata Kunci : perlindungan hukum, anak korban, kekerasan seksual

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	31 Aug 2023 04:32
Last Modified:	31 Aug 2023 04:32
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30811

Actions (login required)

View Item