EFISIENSI PELAKSANAAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT SEBAGAI WUJUD PERKEMBANGAN HUKUM (Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Jepara)

Wakhyudi, Ega (2023) EFISIENSI PELAKSANAAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT SEBAGAI WUJUD PERKEMBANGAN HUKUM (Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Jepara). Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 20302000161_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB)

Abstract

Terobosan terbaru dari Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum yakni peluncuran program tilang elektronik atau yang dikenal dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di 12 (dua belas) POLDA dan nantinya akan menyusul hingga keseluruh wilayah Indonesia pada setiap tingkat Polres. Urgensi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) saat ini dapat dilihat dari segi manfaat, yaitu transparency, empowerment, responsif (responsiveness), dan keadilan (equity). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, dan menganalisa 1) substansi yuridis penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), (2) penyesuaian hukum lalu lintas Indonesia terhadap mekanisme ETLE dengan implikasi efisiensi dan efektivitas hukum, dan (3) faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan ETLE. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) ETLE bukanlah suatu nomenklatur yuridis yang pendefinisiannya bersifat imperatif, terbatas dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang menyebut secara eksplisit kata “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)”. (2) Dalam hukum positif di Indonesia, khususnya hukum lalu lintas jalan Indonesia, setidaknya terdapat dua peraturan yang berkaitan dengan keberadaan ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan, yaitu Undang−Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (3) Penyesuaian hukum lalu lintas jalan Indonesia dalam penerapan ETLE juga menimbulkan beberapa evaluasi hukum yang perlu diperhatikan, yaitu: penerapan ETLE harus dilakukan seiring dengan penyediaan pusat kendali Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; limitasi penerapan ETLE hanya untuk Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental dalam hal terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan; pertanggungjawaban pidana dalam penerapan ETLE; dan perlunya pengaturan yang sui generis mengatur mengenai ETLE. Kata Kunci: Pelaksanaan, Electronic Traffic Law Enforcement, Perkembangan Hukum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	30 Aug 2023 06:52
Last Modified:	30 Aug 2023 06:52
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30804

Actions (login required)

View Item