PELIBATAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Irwansah, Irwansah (2023) PELIBATAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

	Text 20302000045_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (80kB)

Abstract

Di antara sekian banyak masalah yang digambarkan Al-Qur'an sejak masa awal Islam adalah bencana. Makna bencana sebagai musibah, bencana sebagai bala’ atau ujian. Terkait dengan bencana alam yang membawa korban manusia dan binatang maupun timbulnya kerugian akibat bencana. Diperlukan suatu penanganan yang komprehensif yaitu mewakili sesuatu yang dilihat dengan kacamata lebih luas dan menyeluruh yang mewakili semua bidang keilmuan dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian menganalisis dasar pertimbangan TNI sebagai alat pertahanan negara difungsitugaskan untuk membantu menanggulangi bencana alam dan kesesuaiannya ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku, dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat TNI dalam melaksanakan fungsi tugas serta membantu menanggulangi akibat bencana alam. Penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yakni penanganan bencana alam dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sedangkan teori yang digunakan untuk menelaah objek penelitian adalah Teori Kepastian Hukum untuk meyakinkan hukum dapat dijalankan dengan baik dan memiliki dasar yang jelas dan Teori Kemanfaatan guna meyakinkan bahwa hukum memiliki manfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dasar pertimbangan TNI difungsitugaskan sebagai alat pertahanan negara termasuk menanggulangi akibat bencana alam karena tugas dalam penanggulangan bencana bersifat sekunder atau pembantuan non-keamanan, seperti halnya SAR. Tugas pokok TNI dilakukan salah satunya dalam bentuk OMSP, yaitu untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana. Penunjukan fungsi dan tugas TNI membantu menanggulangi bencana alam tidak didasarkan atas penunjukan semata melainkan atas peraturan perundang-undangan, sehingga ditinjau dari segi kepastian hukum, ada suatu jaminan hukum. Faktor penghambat TNI dalam melaksanakan fungsi dan tugas membantu menanggulangi akibat bencana alam diantaranya faktor sumber daya manusia, anggaran yang dialokasikan secara khusus dalam tugas tersebut dan beberapa faktor lainnya. Kata kunci: Pelibatan TNI, Penanggulangan Bencana, UU Penanggulangan Bencana.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	30 Aug 2023 04:12
Last Modified:	30 Aug 2023 04:12
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30795

Actions (login required)

View Item