KEDUDUKAN HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS DI KABUPATEN KOLAKA

JUMADES, ACHMAD (2023) KEDUDUKAN HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS DI KABUPATEN KOLAKA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB)
	Text 21301800105_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Surat pengakuan hutang yang dibuat oleh para pihak secara dibawah tangan, dapat didaftar dalam buku khusus yang tersedia untuk itu oleh Notaris secara legalisasi. Dalam praktiknya apabila para pihak terjadi sengketa terkait surat pengakuan hutang yang dibuat di bawah tangan yang telah dilegaisi oleh Notaris, terkadang para pihak selalu menyatakan bahwa Notaris turut ikut bertanggungjawab terhadap surat pengakuan hutang yang dibuat dibawah tangan, hanya karena dalam surat pengakuan hutang tersebut terdapat tanda tangan dan stempel Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengenalisis kedudukan hukum surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris di Kabupaten Kolaka, untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab Notaris terhadap surat pengakuan hutang yang dilegalisasi ketika terjadi sengketa oleh para pihak dan untuk mengetahui dan menganalisis contoh akta pengakuan hutang secara autentik. Metode pendekatan yang digunakan dalam tesisi ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; serta data sekunder berisi buku-buku dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisi data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif model interaktif sebagaimana yang diajukan oleh miles dan huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Pertama, Kedudukan hukum terhadap surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris sama dengan akta autentik, sepanjang dalam proses pembuatanya memenuhi syarat formil dan materil dan tidak disangkali akan kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, Tanggungjawab Notaris terhadap surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi apabila terjadi sengketa oleh para pihak yaitu Notaris dapat diminta keterangannya terkait kepastian tanggal terhadap surat dibawah tangan, keaslian tanda tangan para pihak, prosedur dan mekanisme legalisasi, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata kunci : Kedudukan Hukum, Pengakuan Hutang, Legalisasi, Notaris.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	25 Aug 2023 06:45
Last Modified:	25 Aug 2023 06:45
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30788

Actions (login required)

View Item