TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI YANG DITANDATANGANI PARA PIHAK TIDAK DIHADAPAN PPAT

FERIANSYAH, DANANG IRFAN (2023) TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI YANG DITANDATANGANI PARA PIHAK TIDAK DIHADAPAN PPAT. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21302000019_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Dalam pembuatan akta jual beli oleh PPAT dalam proses penandatanganan akta oleh para pihak seharusnya dilakukan dihadapan PPAT dalam praktiknya seringkali menemukan bahwa dalam penandatanganan akta jual beli oleh para pihak tidak dilakukan dihadapan PPAT yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Tinjauan Yuridis kedudukan akta jual beli yang ditandatangani para pihak tidak dihadapan PPAT, apa akibat hukum akta jual beli yang ditandatangani para pihak tidak dihadapan PPAT terhadap PPAT tersebut. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi UUD MRI 1945; Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2016 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998; Peraturan Menteri Agraria Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta data sekunder berisi buku-buku dan dokumen pendukung lainya. Pengumpulan data penelitian dengan Teknik studi dokumen dan bahan pustaka. Metode Analisa data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif model interaktif sebagaimana yang diajukan oleh miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kedudukan akta jual beli yang penandatangananya tidak dihadapan PPAT kekuatan hukumnya tterdegradasi menjadi kekuatan hokum dibawah tangan. Kedua, akta jual beli yang ditandatangani oleh para pihak tidak dihadapan PPAT maka PPAT tersebut bisa terkena sanksi administrative serta dapat dikenai Kode Etik IPPAT. Kata kunci : Perjanjian Jual Beli, Akta Jual Beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	25 Aug 2023 06:31
Last Modified:	25 Aug 2023 06:31
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30782

Actions (login required)

View Item