PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY

RAMADHAN, SYAIFUL NUR ADITYA (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (64kB)
	Text 21302000158_fullpdf.pdf Download (2MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas, seperti halnya dalam melakukan transaksi jual-beli. Transaksi jual-beli dapat dilakukan secara online antara pihak penjual dan pembeli, dengan menggunakan sistem pembayaran cash on delivery. Pada pelaksanaan perjanjian jual-beli online dengan sistem cash on delivery, sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak terkait, sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan hukum perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem cash on delivery, serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem cash on delivery. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian ini adalah: (1) Kedudukan hukum perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem cash on delivery adalah sah sebagai perjanjian karena memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian, sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, sehingga menimbulkan hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan ke-wajiban bagi masing-masing pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian jual-beli secara elektronik merupakan konkretisasi dari landasan atau pedoman asas pacta sunt servanda yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk mendapatkan pemenuhan atas masing-masing prestasi para pihak; (2) Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem cash on delivery, secara preventif dilakukan dengan memaksa para pihak yang terlibat untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing, yang telah diatur dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan para pihak dengan mengajukan gugatan kepada pihak yang menimbulkan kerugian melalui jalur litigasi atau jalur non-litigasi. Kata Kunci : Cash on Delivery, Elektronik, Jual Beli, Perjanjian, Perlindungan Hukum

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	25 Aug 2023 03:15
Last Modified:	25 Aug 2023 03:15
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30763

Actions (login required)

View Item