ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRANSPARANSI GANTI RUGI PENGADAAN LAHAN GUNA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DI KABUPATEN BATANG

Lukmana, Hendra Adi (2023) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRANSPARANSI GANTI RUGI PENGADAAN LAHAN GUNA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DI KABUPATEN BATANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (496kB)
	Text 21302100034_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Tanah memiliki fungsi penting dalam menunjang kegiatan dan kebutuhan manusia, hal ini mebuat tanah memiliki nilai ekonomis tinggi, termasuk dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pelaksanaan ganti kerugian dalam pengadaan tanah pembangunan PLTU Batang masih mengenyampingkan nilai kerugian ekonomis dan nilai harga tanah yang berkembang di masyarakat. Penelitian teseis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis terhadap transparansi ganti rugi pengadaan lahan guna pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Batang dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pada pemberian ganti rugi pengadaan lahan guna pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Batang. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakuakn ditemukan fakta bahwa secara yuridis pelaksanaan ganti kerugian pada pengadaan tanah guna pembangunan PLTU di Batang belum berjalan sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 utamanya Pasal 33, hal ini dikarenakan ganti kerugian tanah pada proyek PLTU tidak melihat nilai harga tanah yang berlaku secara sosiologis di masyarakat. Kendala dalam sistem ganti kerugian pada pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan pembanunan PLTU Batang saat ini ialah kendala yang terpusat pada peraturan perundang-undangan yang mana baik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tidak memuat secara jelas lama pelunasan ganti kerugian, besaran ganti kerugian, serta keterlibatan masyarakat terkait ganti kerugian pada pengadaan tanah gna pembangunan untuk kepentingan umum. Adapun solusi terkait persoalan itu ialah di harapkan pemerintah dan DPR melalukan perubahan pada ketentuan Perlu diaturnya batasan lama pemlunasan ganti kerugian tanah kepada masyarakat terdampak yang dimulai sejak dilakukannya penentuan lokasi, perlu dipertegasnya keterlibatan masyarakat dalam proses ganti kerugian pengadaan tanah dalam pengadaan tanag guna pembanguan untuk kepentingan umum, perlu adanya keterbukan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang berkaitan dengan proses ganti kerugian pengadaan tanah dalam pengadaan tanag guna pembanguan untuk kepentingan umum, dan perlu adanya penataan dan pendampingan terhadap pembentukan sistem sosial baru bagi masyarakat yang telah berpindah di lokasi baru agar sistem sosial-budaya serta ekonomi masyarakat dapat berjalan secara adil di dalam lokasi hunian baru yang memiliki tatanan sosial dan ekonomi baru. Kata Kunci: (Gantikerugian, Pengadaan Tanah, PLTU, Yuridis)

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	23 Aug 2023 07:18
Last Modified:	23 Aug 2023 07:18
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30745

Actions (login required)

View Item