ANALISIS YURIDIS KUMULASI PIDANA PENJARA DAN DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM

NUGROHO, SETYAWAN JOKO (2023) ANALISIS YURIDIS KUMULASI PIDANA PENJARA DAN DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (164kB)
[img] Text
20302100092_fullpdf.pdf

Download (1MB)

Abstract

Setiap pemidanaan yang dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana pasti memiliki tujuan, yakni mempertahankan ketertiban masyarakat, memperbaiki kerugian, memperbaiki si penjahat, membinasakan si penjahat, maupun mencegah kejahatan. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih merujuk pada jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun yang berbeda yaitu prinsip penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika menggabungkan dua pidana pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan denda. Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kumulasi dengan penggabungan pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk mengetahui dan menganalisis asas kemanfaatan dapat diterapkan dalam kumulasi pidana denda dan pidana penjara dalam tindak pidana narkotika. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normative. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pada Undang-Undang Narkotika dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 114, 115, 118, 119 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 59 Undang-Undang Psikotropika). Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat) dalam Undang-Undang Narkotika juga terdapat dua perumusan yaitu fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum. Akumulasi dengan pidana penjara memang untuk memperberat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan dengan tujuan terjaminnya rasa keadilan di masyarakat sebagaimana yang dituju oleh pemberian hukuman. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kata Kunci : Narkotika, Denda, Penjara.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited: 15 Aug 2023 04:15
Last Modified: 15 Aug 2023 04:15
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30508

Actions (login required)

View Item View Item