URGENSI KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN HOMOSEKS DAN TRANSGENDER SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

PRABOWO, SIGIT EKO (2023) URGENSI KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN HOMOSEKS DAN TRANSGENDER SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB)
	Text 20302100094_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terkait perbuatan homoseks dan Transgender yang semakin marak dilakukan di Indonesia. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai kesusilaan yang ada di dalam masyarakat, sehingga untuk mencegah dan memberantas semakin meluasnya perbuatan tersebut, maka sangat penting untuk diadakan sebuah kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan homoseks dan transgender di Indonesia. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pengaturan terhadap perbuatan homoseks dan transgender di Indonesia; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan homoseks dan transgender di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah konseptual (conceptual approach) dan perundang-undangan (statute approach). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Metode pengambilan data adalah dengan cara studi kepustakaan atau dokumenter dengan sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan sebagainya, dan bahan hukum tertier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum, dan metode penyajian data yang digunakan adalah dengan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Sampai saat ini belum ada dasar pengaturan hukum pidana yang mengatur secara tegas dan rinci mengenai larangan melakukan perbuatan homoseks dan transgender di Indonesia, sehingga hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum karena kedua perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan upaya penegakan hukum; 2) Urgensi kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan homoseks dan transgender di Indonesia didasarkan atas pertimbangan: a). Filosofis yaitu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; b). Sosiologis yaitu perbuatan homoseks dan transgender dalam pandangan masyarakat Indonesia merupakan perbuatan yang dianggap tercela sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai moral kesusilaan dan betentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma agama yang ada di Indonesia; c). Yuridis yaitu belum ada ketentuan hukum pidana yang mengatur dan melarang perbuatan homoseks dan transgender di Indonesia, sehingga upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan tersebut dengan instrumen hukum pidana tidak dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kata Kunci: Kriminalisasi, Homoseks dan Transgender, Pembaharuan Hukum Pidana

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Aug 2023 03:04
Last Modified:	30 Aug 2023 03:04
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30507

Actions (login required)

View Item