PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MAFIA PERTANAHAN

RAKHMAWATI, SRI (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MAFIA PERTANAHAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (74kB)
	Text 20302100097_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi manusia. Selain tempat bermukim, tanah juga memiliki nilai ekonomi dan menjadi sumber penghidupan bagi manusia, seiring dengan perkembangan manusia dan meningkatnya kegiatan perekonomian, kebutuhan atas tanah semakin meningkat dan nilai tanah juga semakin tinggi. banyak sengketa tanah yang timbul. Dalam undang-undang pokok agraria diatur bahwa surat tanda bukti hak atau yang disebut sebagai sertipikat hak tanah. Pentingnya tanah dan tingginya nilai tanah melatarbelakangi maraknya kasus mafia tanah saat ini yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Banyaknya kasus mafia tanah dengan berbagai modus operandi cukup memprihatinkan, apalagi kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Oleh karena itu perlu ada perhatian serius untuk dapat memberantas mafia tanah.Penulisan ini untuk mengetahui dan mengalisis modus operandis erta perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan mafia pertanahan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Permasalahan dianalisis dengan teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Modus tindak pidana mafia tanah dalam melakukan kejahatannya menggunakan berbagai macam cara dilakukannya diantaranya yang dilakukan Memalsukan Dokumen Terhadap Objek Tanah berbentuk Girik/Petruk, sertipikat, AJB, PPJB; Sertifikat Tanah; Akta Waris, Ket Waris, Pemalsuan Tanda tangan, Membuat data baru dengan cara mencari data yang berhunguan dengan data korban atau data ditempat lain didalilkan di tempat korban, Melakukan transaksi dengan data baru yaitu dengan cara membuat transaksi. Perlindungan aturan pemegang sertifikat hak atas tanah perlu diperhatikan karena tidak terlepas adanya kejahatan pemalsuan dokumen hal demikian merupakan tindakan pidana. mengacu dalam pasal 263 ayat (1) serta dalam ayat (2) KUHP Perlindungan aturan pemegang sertifikat hak atas tanah perlu diperhatikan karena tidak terlepas adanya kejahatan pemalsuan dokumen hal demikian merupakan tindakan pidana. Mengacu dalam pasal 263 ayat (1) serta dalam ayat (2) KUHP pengaturan lainnya mengenai jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Mafi Tanah, Penipuan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Aug 2023 04:15
Last Modified:	30 Aug 2023 04:15
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30502

Actions (login required)

View Item