ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KEPOLISIAN RESORT MAJALENGKA

SUHERI, SUHERI (2023) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KEPOLISIAN RESORT MAJALENGKA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (45kB)
	Text 20302100098_fullpdf.pdf Download (2MB)

Abstract

Mengingat dana desa, saat ini peruntukannya difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat, namun dalam implementasi terhadap pengelolaan dana desa banyak terjadi praktik korupsi. Baik sengaja ataupun tidak disengaja oleh perangkat desa dan siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Penyalahgunaan ini bukan karena ketidaktahuan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan perlaksanaanya, tetapi tindak pidana korupsi ini terkait juga dengan masalah sikap moral, pola hidup dan budaya sosial, kebutuhan dan sistem ekonomi, lingkungan sosial ekonomi, budaya politik, kesempatan yang ada serta pengaruh keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resort Majalengka. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resort Majalengka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori efektivitas hukum Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier. Untuk mendukung penelitian yang telah dilakukan, dilaksanakan pula penelitian lapangan dalam rangka memperoleh data primer yang menunjang data sekunder. Adapun teknis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, diatur pula dalam hukum acara pidana yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk di Kepolisian Resort Majalengka dilakukan dalam upaya mengumpulkan bukti, untuk membaut terang tindak pidana korupsi yang terjadi dan menemukan tersangkanya melalui persiapan penyidikan, pemberitahuan dimulainya penyidikan, administrasi penyidikan. menyusun rencana penyidikan (rendik). pelaksanaan kegiatan penyidikan. pemberkasan. penyerahan berkas perkara tahap I. Menyikapi petunjuk jaksa. penyerahan berkas perkara tahap II. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa di sidang pengadilan. Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa oleh kepolisian sudah efektif. keberhasilan Kantor Kepolisian Resor Majalengka tersebut secara khusus telah menekan angka tindak pidana korupsi yang ditangani melalui penyidikan penyidik polri. Apa yang telah dicapai oleh Kantor Kepolisian Resor Majalengka tersebut menunjukkan gambaran efektivitas penyidik polri dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi Kata Kunci: Pelaksanaan Penyidikan, Korupsi, Dana Desa

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Aug 2023 02:51
Last Modified:	30 Aug 2023 02:51
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30500

Actions (login required)

View Item