EFEKTIVITAS HUKUM PENYIDIKAN MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN DENGAN AUTOPSI MAYAT KORBAN (Studi Penelitian di Polres Blora)

SUTOMO, SUTOMO (2023) EFEKTIVITAS HUKUM PENYIDIKAN MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN DENGAN AUTOPSI MAYAT KORBAN (Studi Penelitian di Polres Blora). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (86kB)
	Text 20302100104_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Suatu peristiwa yang mengakibatkan matinya seseorang dengan tidak adanya suatu kewajaran atau dengan kata lain adanya penyebab pasti dalam kematian tersebut maka peranan POLRI sebagai penyidik wajib melakukan suatu tindakan yaitu autopsi kepada jasad/mayat korban dengan maksud untuk membuat terangnya suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Penanganan tindak pidana pembunuhan di dalam praktek bukan saja hanya menerapkan hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan ilmu kedokteran kehakiman, terutama pemeriksaan autopsi forensik terhadap korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa (1) prosedur tindakan autopsi pada kasus pembunuhan untuk kepentingan pembuktian oleh penyidik, (2) efektivitas tindakan autopsi pada korban tindak pidana pembunuhan dalam tingkat penyidikan, dan (3) peraturan perundangan telah memberikan kepastian hukum penyidik dalam tindakan autopsi forensik pada kasus kematian tidak wajar. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Dokter sebagai pelaksana tugas dalam pembuatan visum et repertum bergantung sepenuhnya pada “order” penyidik yang disebutkan secara tertulis. Dalam hal ini, apabila penyidik dalam surat permintaannya tidak menyebutkan pemeriksaan dalam mayat, maka dokter pembuat visum et repertum tidak melakukan autopsi atas mayat. (2) Hasil autopsi yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No.VER/65/VIII/2018/BidDokkes dengan menghasilkan kesimpulan pemeriksaan bahwa dari fakta pemeriksaan yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut, dengan dapat mengenali identias korban, penyebab kematian, dan interval waktu kematian. (3) Untuk menciptakan aturan yang lebih berpeluang agar kebenaran materiil ditegakan secara sungguh-sungguh dalam kasus kematian seseorang yang diduga akibat tindak pidana, diperlukan adanya aturan teknis investigasi terhadap kematian tidak wajar. Kata Kunci: Penyidikan, Autopsi Korban, Pembunuhan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	18 Aug 2023 04:02
Last Modified:	18 Aug 2023 04:02
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30496

Actions (login required)

View Item