HAPSORO, WIDYA DWI (2023) ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB) |
|
Text
20302100109_fullpdf.pdf Download (1MB) |
Abstract
Perbuatan zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang oleh sistem hukum barat, sistem hukum adat, maupun sistem hukum Islam. Menurut pemahaman umum (common sense) masyarakat, perzinahan adalah hubungan badan diluar nikah baik salah satu pelakunya telah terikat tali perkawinan atau keduannya belum terikat tali perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah implikasi yuridis dan non yuridis penegakan hukum Hukum Tindak Pidana Perzinahan dan perumusan konseptual dan aplikatif penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan berbasis keadilan restoratif. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan berbasis keadilan formal dan Bagaimana analisis yuridis penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan berbasis keadilan restoratif. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto atau putusan pengadilan. Kesimpulan penelitian ini adalah Implikasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan berbasis keadilan formal berdampak secara yuridis dan non yuridis. Implikasi yuridis adalah Penegakan hukum harus konsisten berpedoman dalam batasan normative delik perzinaan yang mengakibatkan penegak hukum tidak dapat menegakkan tindak pidana perzinaan diluar ketentuan rumusan delik Pasal 284 KUHP tersebut dan Penegakan hukum berbasis keadilan restorative tidak terlepas dalam kerangka gagasan dan konsep yang mendasari nilai-nilai social filosofis, politik budaya, nilai-nilai religiusitas dimana tidak hanya mengedepankan upaya rasional untuk mengatasi kejahatan tetapi juga merupakan kesatuan yang terintegrasi dan bersinergi dengan kebijakan social. Peneliti merekomendasikan aparat penegak hukum tidak hanya bertumpu pada asas legalitas tetapi juga bertumpu pada asas preventif dan asas pemulihan artinya upaya penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada penerapan undang-undang yang berimplikasi sanksi pemidanaan tetapi juga pencegahan tindak pidana berupa upaya sosialisasi secara berkesinambungan (sustainable) dengan bekerjasama dengan tokoh agama, toko pemuda dan tokoh adat. Diperlukan peran aktif dari seluruh element masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka mencegah, mengedukasi dan menegakan ajaran moralitas agama, adat budaya sebagai cara untuk mengajarkan kepada seluruh masyarakat akan bahaya dampak dan ancaman dari tindak pidana perzinaan. Kata kunci : Perzinaan, Keadilan Formal, Keadilan Restoratif
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 30 Aug 2023 03:39 |
Last Modified: | 30 Aug 2023 03:39 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30491 |
Actions (login required)
View Item |