PENERAPAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBAR VIDEO PORNO DI SOSIAL MEDIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

SUPRIYANTO, SUPRIYANTO (2022) PENERAPAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBAR VIDEO PORNO DI SOSIAL MEDIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (349kB)
[img] Text
30301900325_fullpdf.pdf

Download (1MB)

Abstract

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktivitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi yang kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Perkembangan teknologi informasi berdampak pada evolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Kejahatan yang seringkali berhubungan dengan Internet antara lain adalah penyebaran konten porno (pornografi), Kejahatan ini dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media Internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyebar video porno di sosial media menurut Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Untuk mengetahui Faktor apa yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebar video porno di media sosial, dan solusinya. Metode dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan, jenis data yang di gunakan penelitian kualitatif, sedangkan sifat penelitian deskriptif dan sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sukunder dan bahan hukum tersier, sedangkan teknik pengumpulan data model library research atau studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyebar video porno dimedia sosial menurut Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satu Pengaturan hukum tentang tindak pidana pornografi yang disebarluaskan melalui media sosial adalah Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena Kata mendistribusikan atau mentransmisikan sehingga dapat diaksesnya dokumen elektronik yeng memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ialah perbuatan yang dilarang dan apabila memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) akan dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Faktor apa yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebar video porno di media sosial adalah adanya Faktor Internal berasal dari dalam Instansi penegakan hukum itu sendiri yaitu meningkatnya kejahatan porno di internet tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas instrument hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Peraturan Hukum dan Faktor Eksternal Faktor yang mungkin dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya dari golongan yang berwenang atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan Khusus untuk Indonesia, yang mana belum ada rumusan delik baru mengenai kejahatan melalui Internet, jadi masih memakai rumusan lama yang serba kurang sehingga harus memakai penafsiran ekstensif. Solusi faktor yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebar video porno di media sosial dengan cara menciptakan suatu sistem peradilan pidana yang baik dan melakukan kebijakan supremasi hukum pidana. Upaya lain selain dari upaya hukum untuk penanggulangan upaya prefentif, dan upaya represif. Kata Kunci : Tindak Pidana, Pornografi, Sosial Media.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited: 10 Aug 2023 04:25
Last Modified: 10 Aug 2023 04:25
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30404

Actions (login required)

View Item View Item