TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)

Utomo, Agung Suryo (2023) TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB)
	Text 30301900498_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan konstitusi ini memberikan pesan bahwa Negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Di mana Indonesia merupakan negara hukum sangat menentang keras segala kasus pelanggaran dan kejahatan baik berupa tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang merupakan tindak pidana yang berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu.Tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi saat ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja akan tetapi telah merambah kedalam aparatur negara termasuk lingkungan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tindak Pidana penipuan dan penggelapan pada dasarnya merugikan secara langsung masyarakat umum, dan juga merugikan instansi TNI itu sendiri, dengan tindakan penipuan dan penggelapan tersebut berarti tidak disiplinnya seorang prajurit TNI akan membawa dampak bagi kesatuan dan citra prajurit dalam masyarakat umum juga bagi negara. Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pelaksanaan penyidikan pada kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan di tubuh TNI, dilakukan oleh ankum dan oditur militer. Pelaksanaan penyidikan di awali dari adanya laporan atau aduan dari pelapor atas tindak pidana yang menimpa pelapor sebagai pihak korban yang merasa dirugikan. Dari adanya laporan pengaduan tersebut, penyidik mempelajari kasus yang terjadi apakah kasus ini perlu diselesaikan secara hukum atau tidak, setelah dipelajari dan kasus ini ternyata perlu diselesaikan melalui jalur hukum. Setelah itu, penyidik membuat surat pemanggilan yang ditujukan terhadap tersangka dan saksi guna memperoleh keterangan yang sebenar-benarnya atas kasus yang terjadi dan menelusuri keberadaan barang bukti tersebut. Tindak pidana penipuan dan penggelapan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 378 Juncto Pasal 372 KUHP telah dijelaskan bahwa seseorang yang telah melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun. Hambatan yang dialami penyidik selama penyidikan adalah Saksi kurang kooperatif dan saksi berada di luar kota. Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Penggelapan, Hukum Pidana, Anggota TNI

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	03 Aug 2023 01:48
Last Modified:	03 Aug 2023 01:48
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30263

Actions (login required)

View Item