PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA CYBERPORN DIWILAYAH HUKUM YOGYAKARTA ( Studi Perkara No. 23/Pid.B/2022/PN Wat )

Ashila, Nabila Nuzha (2023) PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA CYBERPORN DIWILAYAH HUKUM YOGYAKARTA ( Studi Perkara No. 23/Pid.B/2022/PN Wat ). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB)
	Text 30301900250_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Tujuan peneltian ini adalah untuk dapat mengetahui dan menganalisis mengenai peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana cyberporn di wilayah kota Yogyakarta. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penuntutan tindak pidana serta hambatan dan solusi dalam pelakasanaan penuntutan tindak pidana cyberporn di wilayah kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum secara riil dan secara fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis ini ditujukan melakukan penelitian yang di mana bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke obyeknya ataupun terjun langsung ke lapangan. Perihal peran jaksa terhadap suatu perkara pidana, tidak jauh dari tugas dan wewenang Jaksa yang telah diundangkan, yakni dalam UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang secara keseluruhan mengandung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bekerja sama dengan instansi penegak hukum maupun lembaga lainnya yang berkaitann dengan para penegak hukum di Negara Indonesia guna tercapainya sebuah keadilan secara prosedural yang sudah dijabarkan dalam pasal-pasal yang berkaitan. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2021 Pasal 30 ayat 1 peran kejaksaan dibidang pidana adalah melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanakan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik. Kata kunci: Peran, Jaksa, Penuntutan, Tindak Pidana Cyberporn.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	02 Aug 2023 02:08
Last Modified:	02 Aug 2023 02:08
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30210

Actions (login required)

View Item