PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BEKASI

Parawansa, Fabhian Akbar Dewa (2023) PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BEKASI. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB)
	Text 30301900121_fullpdf.pdf Download (2MB)

Abstract

Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam pembukaannya mengamanatkan bahwa negara memliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan yang diberikan negara tersebut salah satunya diwujudkan dalam proses penegakan hukum utamanya untuk kepentingan korban tindak pidana. Pemberian ganti kerugian yang dapat diterima oleh korban tindak pidana diwujudkan dalam bentuk restitusi maupun kompensensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian restitusi kepada tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bekasi dan untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi oleh Kejaksaan Kabupaten Bekasi. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Alasan digunakannya pendekatan yuridis sosiologis adalah karena penelitian ini akan mengkaji data primer yang didapat oleh penulis melalui penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian yang pertama adalah dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang bahwa Pengajuan permohonan restitusi yang dilakukan Kejaksanaan Negeri Bekasi sudah berdasarkan prosedur yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena adanya peranan LPSK didalam pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Kemudian hasil penelitian yang kedua bahwa disamping itu masih terdapat beberapa kendala dalam pemberian restitusi kepada tindak pidana perdagangan orang seperti Tidak ada kemauan terpidana untuk melakukan pembayaran restitusi; Sulitnya mencari asset terpidana; Apabila asset terpidana yang akan digunakan untuk membayar restitusi maka harus dilakukan lelang yang memerlukan waktu yang lama. Maka upaya yang dapat dilakukan yaitu, pra penuntutan, penuntutan dan upaya sukarela. Kata Kunci: Korban, Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	27 Jul 2023 06:20
Last Modified:	04 Aug 2023 03:02
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/29902

Actions (login required)

View Item