PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUATAN SURAT DAKWAAN SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN PERKARA OLEH HAKIM DI PERSIDANGAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)

Khitam, Nilna Khusnal (2023) PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUATAN SURAT DAKWAAN SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN PERKARA OLEH HAKIM DI PERSIDANGAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB)
	Text 30301900004_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian yang berjudul “Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pembuatan Surat Dakwaan Sebagai Dasar Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim Di Persidangan” Untuk Mengetahui Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan Dan Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Proses Pembuatan Surat Dakwaan Serta Solusi Yang Digunakan. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasal 14 huruf I KUHAP kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan dakwaan. Dakwaan kasus pidana kemudian dapat disusun dalam berbagai cara untuk membandingkannya dan membedakan kejahatan yang dituduhkan dan yang sebenarnya dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mengutamakan kaidah-kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan pemeriksaan terhadap fakta-fakta sosial yang relevan dengan penelitian. Sumber data dikumpulkan melalui beberapa tahapan antara lain melalui kerja lapangan (wawancara) dan studi pustaka, menganalisis data secara sistematis termasuk pemadatan data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Jaksa Penuntut Umum di dalam membuat Surat Dakwaan selain dilandasi dengan berkas perkara yang diterima penyidik, harus didukung dengan kelengkapan baik formil maupun materiil. Kemampuan individu sebagai seorang Jaksa di dalam melakukan tugasnya sebagai penuntut umum saat menerima berkas perkara dari penyidik seorang Jaksa harus benar-benar mempelajari secara cermat isi dari keseluruhan persyaratan yang harus dipenuhi agar di dalam membuat surat dakwaan tidak terjadi kekurangan baik formil maupun materiil sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP. Sering pula terjadi kendala yaitu berkas perkara yang pelakunya lebih dari 1 orang dimana salah satunya masih berstatus anak-anak. Sehingga berkas perkara perlu dilakukan (Splitsing) atau pemecahan berkas perkara. Solusi yang biasa digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus seperti ini yaitu penyerahan tahap ke dua dari penyidik dan pelimpahan ke pengadilan dilakukan secara bersamaan. Sehingga dimungkinkan keduanya dapat disidangkan oleh satu Majelis Hakim dalam hari dan tanggal yang sama. Sehingga mereka saling menjadi terdakwa dan sekaligus sebagai saksi dipersidangan. Kata kunci : Jaksa Penuntut Umum, Surat Dakwaan, Pembuktian, Persidangan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	02 Jun 2023 06:53
Last Modified:	02 Jun 2023 06:53
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/28804

Actions (login required)

View Item