Helmy, Firdaus Fuad (2015) Implementasi Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang. Masters thesis, Fakultas Hukum Unissula.
|
Text
cover.pdf Download (615kB) | Preview |
|
|
Text
abstrak.pdf Download (624kB) | Preview |
|
|
Text
daftar isi.pdf Download (619kB) | Preview |
|
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (629kB) | Preview |
Abstract
Alasan perceraian dalam hukum positif diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Tesis dengan judul Implementasi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Semarang dengan pendekatan penelitian yuridis normative, disamping itu juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, Kemudian penelitian tergolong penelitian diskriptif analitis. Rumusan masalah dalam tesis yaitu: 1) Mengapa perselisihan dan pertengkaran menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian di PA Semarang?, 2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan Putusan di PA Semarang?, 3) Bagaimana akibat putusan hakim dengan menggunakan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian?. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) Implementasi alasan perceraian yang dipakai Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang, dapat diketahui bahwa berdasarkan berbagai alasan dan fakta yang ada, Majelis Hakim sering menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yakni Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, meskipun telah dicantumkan berbagai alasan yang mendasari diajukannya gugatan perceraian tersebut. Hal ini dikarenakan Hakim berpendapat bahwa banyak pintu untuk masuk dalam perkara perceraian yang akhirnya berakibat pada sebuah perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi, dalam rangka menjalankan prinsip mempersukar perceraian, maka Hakim seyogyanya memutuskan perceraian berdasarkan dengan aturan tentang alasan-alasan perceraian yang sudah ada sehingga pasal perselisihan dan pertengkaran tidak dijadikan pasal sampah. 2) Kendala yang dihadapi oleh pihak Pengadilan Agama Semarang dalam menghadapai perkara perceraian, di antaranya: Banyaknya format gugatan cerai atau permohonan cerai yang tidak sesuai dengan hukum formil yang ada, Banyaknya alasan perceraian yang tidak sesuai dengan alasan-alasan yang ada, ketidakhadiran kedua belah pihak baik yang tergugat maupun penggugat dalam persidangan, banyak masyarakat yang menyembunyikan alamat dan keberadaan pihak lawan, kebanyakan orang yang beperkara diwakil kan oleh pihak kuasa hukum, banyak perkara yang susah dalam pembuktian, masalah perceraian didominasi oleh cerai gugat, yang mana dalam kasus cerai gugat, pihak istri biasanya telah tersakiti, perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang termasuk perkara yang sudah “kronis”. Ada yang kekerasan fisik, faktor ekonomi, ditinggal pergi salah satu pihak dan lain sebagainya. 3) Akibat hukum jika pihak Istri yang mengajukan yaitu jatuhnya Talak ba'in sughra atau Khulu’, sedangkan akibat hukum jika pihak Suami yang mengajukan yaitu Talak raj'i. Kata kunci: Implementasi, perselisihan dan perceraian, alasan perceraian
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
| Date Deposited: | 09 Feb 2016 01:24 |
| Last Modified: | 09 Feb 2016 01:24 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/2839 |
Actions (login required)
 |
View Item |
