Tarwidi, Tarwidi (2015) Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polres Jepara). Masters thesis, Fakultas Hukum Unissula.
|
Text
cover.pdf Download (25kB) | Preview |
|
|
Text
abstrak.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
daftar isi.pdf Download (151kB) | Preview |
|
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (243kB) | Preview |
Abstract
Peredaran gelap narkotika yang memiliki organisasi yang rapih serta menggunakan modus operandi tinggi dan canggih saat ini, telah mampu menjangkau berbagai kalangan profesi seperti Anggota Polisi, Anggota DPRD, Swasta (dagang, Sopir truk antar propinsi, Nelayan, Tukang kayu, bahkan Pelajar dan Mahasiswa, apalagi terungkap pabrik psikotropika jenis sabu-sabu di Jepara. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dalam melaksanakan fungsi penegakan hukumnya terhadap masyarakat penyalahguna narkotika baik dalam hal pengungkapan (penyelidikan) maupun penyelesaian kasusnya (tahap penyidikan) ternyata tidaklah mudah karena jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau, Teknik ranjau yang dimaksud dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling bertemu secara langsung, karena baik bandar maupun kurir jaringan tersebut tidak ingin bertemu dengan polisi sehingga dalam melakukan pembelian terselubung polisi sering gagal, kemudian Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung karena penyidik harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukanya pengawasan terhadap gerak-gerik tersangka dan kemungkinan dilakukanya pengamanan terhadap pelaku undercover, uang transaksi dan menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk melakukan operasi ini sehingga rumusan masalah yang dapat dikemukakan terkait dengan fenomena hukum tersebut yaitu : 1) Upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh Polres Jepara, dan 2) Kendala Polres Jepara dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika di kalangan masyarakat oleh Polres Jepara terhadap pelaku peredaran gelap narkotika di kalangan masyarakat dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Polres Jepara dalam mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika khususnya di wilayah hukum Polres Jepara Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). Kendala yang dialami oleh Polres Jepara dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika di kalangan masyarakat meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana atau fasiltas pendukung, faktor budaya hukum, kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan kegagalan sistem peradilan pidana di Indonesia. Optimalisasi penegakan hukum oleh Polres Jepara terhadap pelaku peredaran gelap narkotika di kalangan masyarakat meliputi upaya intern dan ekstern, dimana upaya intern dilakukan dengan mengoptimalkan kemampuan dan keterampilan personel, sedangkan upaya ekstern meliputi peningkatan fungsi koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum. Kata Kunci : Kebijakan, Hukum Pidana, Narkoba.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
| Date Deposited: | 09 Feb 2016 01:23 |
| Last Modified: | 09 Feb 2016 01:23 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/2829 |
Actions (login required)
 |
View Item |
