Beberapa kasus perceraian Pegawai Negri Sipil di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, mantan istri dan anak dalam tanggungan istri, menuntut haknya atas gaji suami atau tidak menuntut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana perlindunganhukum terhadap hak-hak isteri dan anak pasca perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan ? (2) Apa Kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri dan anak pasca perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan ?
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Mengetahui dan menganalisis perlindunganhukum terhadap hak-hak isteri dan anak pasca perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, (2) Mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri dan anak pasca perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis empiris.Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif analitis (descriptive research). Analisa data dilakukan ketika proses pengumpulan data telah diselesaikan, akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri dan anak pasca perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan,dapat disimpulkan: (1) Perlindunganhukum terhadap hak-hak isteri dan anak pasca perceraian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983tentangIzinPerkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor45Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, (2) Kendala dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri dan anak pasca perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut: (a) Dokumen administrasi dalam proses pemotongan gaji yang tidak lengkap, (b) Gaji mantan suami tidak mencukupi, (c) Dalam putusantersebutjuga tidakterterajumlahgajiyangmestidiperoleh.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak-hak Isteri dan Anak, Pasca Perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983