Hardhoyono, Murbiy (2015) Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Pada Wilayah Kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang. Masters thesis, Fakultas Hukum Unissula.
|
Text
cover.pdf Download (60kB) | Preview |
|
|
Text
abstrak.pdf Download (232kB) | Preview |
|
|
Text
daftar isi.pdf Download (190kB) | Preview |
Abstract
Tesis ini adalah hasil penelitian mengenai Kebijakan Hukum Pidana terhadap penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan mengambil tempat penelitian pada wilayah kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang. Tesis ini bertujuan menjawab permasalahan mengenai: (1) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan dan Impelementasinya Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Wilayah Kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang dan (2) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan yang akan datang. Fokus penelitian adalah membuktikan unsur pertanggungjawaban pidana dalam pasal tindak pidana undang-undang kepabeanan, apakah telah mengakomodir asas kesalahan sebagai asas yang fundamental dalam pasal-pasal tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menjabarkan kebijakan hukum pidana dalam penaggulangan tindak pidana penyelundupan dan implementasinya pada wilayah kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang, serta mendeskripsikan kedudukan asas kesalahan dalam rumusan pasal tindak pidana undang-undang kepabeanan. Objek utama penelitian adalah bahan primer yang diperoleh dengan cara langsung mengambil data dari lapangan penelitian yaitu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang dan bahan sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Undang-undang kepabeanan tidak memuat konsep asas kesalahan secara komprehensif. Hal tersebut berimplikasi terhadap penafsiran dan ketika undang-undang kepabeanan saat ini diaplikasikan. Aparat PPNS Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Emas khususnya, harus membuktikan konsep kesalahan yang berlaku umum. 2) Kebijakan hukum pidana khususnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang akan datang menerapkan asas kesalahan sebagaimana dimaksud RUU KUHP tahun 2012 Pasal 37 ayat (1), selain itu juga asas strict liability sebagaimana dimaksud RUU KUHP tahun 2012 Pasal 38 ayat (1). Didalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan, asas strict liability tidak tepat untuk diimplementasikan karena fakta dilapangan membuktikan bahwa PPNS Bea dan Cukai tetap harus membuktikan asas kesalahan atau unsur kesengajaan dalam proses penyidikannya. Tindak pidana penyelundupan didalam RUU KUHP tahun 2012 hanya memasukkan tindak pidana penyelundupan manusia sebagaimana dimaksud Pasal 578 ayat (1) dan ayat (2), sedangkan tindak pidana penyelundupan barang belum terakomodir. Karena itu direkomendasikan kepada pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan dan memberlakukan RUU KUHP menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Undang-undang Kepabeanan, Asas Kesalahan, Unsur Kesengajaan.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
| Date Deposited: | 09 Feb 2016 01:22 |
| Last Modified: | 09 Feb 2016 01:22 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/2826 |
Actions (login required)
 |
View Item |
