Analisis Hukum Tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Tandan Abadi Mandiri oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sarolangun Setelah Putusan Pengadilan (Studi Kasus : Putusan PTUN JAMBI Nomor 1/G/2022/PTUN.JBI)

Ayuwati, Desi (2022) Analisis Hukum Tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Tandan Abadi Mandiri oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sarolangun Setelah Putusan Pengadilan (Studi Kasus : Putusan PTUN JAMBI Nomor 1/G/2022/PTUN.JBI). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21301800030_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)

Abstract

Dalam sejarahnya sebelum berlakunya UUPA terdapat dualisme Hukum Agraria di Indonesia. Dualisme dalam hukum agraria tersebut lebih merugikan golongan masyarakat pribumi, karena hukum adat yang mengatur tanah-tanah dengan hak adat merupakan hukum yang tidak tertulis sedangkan di lain pihak atas tanah tanah dengan hak barat diatur dengan hukum barat yang sudah tertulis. Pendaftaran bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang dikenal sebagai Rechts Cadaster atau Legal Cadaster. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah akibat hilangnya data-data dan hambatannya di kantor Pertanahan Kota Kendari, 2) dampak hilangnya arsip pertanahan terhadap hak-hak atas tanah masyarakat di Kota Kendari, 3) aspek hukum terhadap perlindungan hukum hak atas tanah hasil pemulihan data. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis normatif dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan BPN di Kota Kendari. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah akibat hilangnya data-data di kantor pertanahan yaitu 1) BPN hanya memberikan perlindungan hukum kepada sertipikat hak atas tanah yang telah dipulihkan arsipnya; 2) Tujuan pemulihan data adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang arsipnya hilang / musnah. BPN melakukan pemulihan data dan mengesahkan kembali sertipikat dan buku tanah serta surat ukurnya berdasarkan Pasal 18 Perkaban Nomor 6 Tahun 2010. akibat hilangnya arsip pertanahan adalah dapat melemahkan kekuatan pembuktian suatu sertipikat sebagai alat bukti hak atas tanah. dan hambatannya adalah selain waktunya yang panjang juga keterbatasan suberdaya manusianya dari pihak kantor pertanahan Kota Kendari dalam pendaftaran yang serba online yang baru diberlakukan di kantor pertanahan seluruh Indonesia. Jalan keluarnya adalah melakukan pemangkasan prosedur dalam penerbitannya, sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang dan tidak berbelit belit. Dampak hilangnya arsip pertanahan terhadap hak-hak atas tanah masyarakat di Kota Kendari adalah 1) hilang / musnahnya arsip pertanahan dapat melemahkan kekuatan pembuktian suatu sertipikat sebagai alat bukti hak atas tanah; 2) dampak musnahnya arsip pertanahan berakibat sertipikat hak atas tanah yang sebelum dipulihkan datanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melakukan perbuatan hukum; 3) hilang atau musnahnya arsip pertanahan tidak serta merta dapat menghilangkan/menghapuskan hak atas tanah yang bersangkutan. Aspek hukum terhadap perlindungan hukum hak atas tanah hasil pemulihan data adalah 1) Aspek substansial, 2) Aspek struktural, 3) Aspek kultural. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Pertanahan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	17 Jan 2023 04:10
Last Modified:	17 Jan 2023 04:10
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/27078

Actions (login required)

View Item