REKONSTRUKSI REGULASI MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL NIAGA BERBASIS NILAI KEADILAN

SUBEKHAN, SUBEKHAN (2022) REKONSTRUKSI REGULASI MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL NIAGA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 10302000292_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisa regulasi manajemen keselamatan kapal niaga belum berbasis nilai keadilan. 2) Untuk menganalisa kelemahan-kelemahan regulasi manajemen keselamatan kapal niaga saat ini. 3) Untuk mengkonstruksi regulasi manajemen keselamatan kapal niaga berbasis nilai keadilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan di atas melalui pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan Grand Theory, Middle Theory dan Applied Theory. Hasil penelitian ini adalah Regulasi manajemen keselamatan kapal niaga belum berbasis nilai keadilan. Kurangnya penerapan ISM Code/Kode Keselematan Internasional di atas kapal baik oleh kapal niaga maupun perusahaan sehingga mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan kapal. Penerapan ISM Code dimaksudkan sebagai bentuk pertimbangan hukum dari pengoperasioan kapal yang tidak standar memenuhi standar kelaiklautan, masih banyaknya perusahaan palayaran yang mengeluarkan kebijakan yang tidak standar ISM Code atau tidak memenuhi unsur Pasal 9 Peraturan menteri Perhubungan Nomor: PM 45 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal. Kelemahan-kelemahan regulasi manajemen keselamatan kapal niaga saat ini. Kelemahan Substansi Hukum : a) Pengaturan kesejahteraan mengenai gaji dan tunjangan masih bersifat umum belum ada standar yang baku tentang besaran gaji / upah minimum serta tunjangan kerja pelaut. b) sudah diratifikasinya Maritime Labour Convention (MLC) oleh pemerintah Indonesia. Kelemahan Struktur Hukum : a) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial pelaut di Pengadilan Hubungan Industrial belum mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. b) Aparat penegak hukum yang masih berparadigma positivisme dalam mengambil keputusan di lembaga peradilan. Kelemahan Budaya Hukum: a) Kurangnya kesadaran dan pemahaman Pelaut Indonesia tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Salah satu faktor penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja para pelaut harus sadar dan yakin bahwa fungsi undang- undang pelayaran salah satunya adalah memberikan perlindungan hukum bagi para pelaut tersebut. b) Kurangnya kompetensi pendidikan formal pelaut.. c) Rendahnya kedisiplinan pelaut untuk mengelola pendapatan hasil bekerja di laut. Rekonstruksi regulasi manajemen keselamatan kapal niaga berbasis nilai keadilan. Pasal 151 (1) UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran berbunyi: Setiap awak kapal berhak mendapatkan kesejahteraan yang meliputi: gaji, jam istirahat, jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal, kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan, kesempatan mengembangkan karier, pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman, pemeliharaan & perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja, dan mendapatkan kesejahteraan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di dalam Maritime Labour Convention 2006. Pasal 169 (1) UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran berbunyi : Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Manajemen Keselamatan Kapal, Kapal Niaga, Nilai Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2023 06:39
Last Modified:	12 Jan 2023 06:39
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26748

Actions (login required)

View Item