REKONSTRUKSI REGULASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERBASISKAN NILAI KEADILAN PANCASILA

JUITA, SUBAIDAH RATNA (2022) REKONSTRUKSI REGULASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERBASISKAN NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 10302000291_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah tentang Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Prostitusi Berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila. Fokus kajian ini dipandang penting dilakukan sebab sistem pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana prostitusi yang ada selama ini, dipandang tidak jelas dan pengakuan terhadap kejahatan ini masih belum utuh karena pengaturanya bersifat parsial dan cenderung bersifat diskriminatif. Konsekwensinya bertolak belakang dengan prinsip non diskriminasi dan equality before the law dan menunjukan adanya ketidakadilan serta tidak adanya jaminan kepastian hukum dengan terjadinya kekosongan hukum terhadap Pekerja Seks Komersial dan pengguna jasanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai: (1) Regulasi sistem pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana prostitusi menurut hukum pidana positif di Indonesia yang belum berkeadilan Pancasila; (2) Kelemahan- kelemahan regulasi sistem pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana prostitusi di Indonesia saat ini sehingga belum mencerminkan nilai keadilan Pancasila, dan (3) Rekonstruksi regulasi sistem pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana prostitusi berbasiskan nilai keadilan pancasila. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma post positivism, yang bertujuan untuk menghasilkan suatu pemikiran, pemahaman atau gagasan serta teori baru dalam sistem hukum pidana pada hukum pidana materiil, khususnya mengenai regulasi sistem pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana prostitusi berbasiskan nilai keadilan Pancasila. Dengan pendekatan yuridis normatif, sebagai pendekatan utama dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis melalui pendekatan legislasi, pendekatan kasus, pendekatan analisis konsep hukum dan kajian komparatif. Temuan penelitian ini adalah (1) Regulasi hukum pidana positif yang ada dalam KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum bisa digunakan untuk mengenakan pertanggungjawaban pidana terhadap semua pihak yang terlibat dalam kejahatan ini, ketentuannya bersifat parsial dan diskriminatif, sehingga menjadi faktor kriminogen berkembangnya jenis kejahatan ini. (2) Kelemahan dalam hukum pidana positif berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pada Tindak Pidana Prostitusi terlihat dari aspek substansi, struktur dan kultur. (3) Rekonstruksi ideal regulasinya adalah dengan merekonstruksi Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berasaskan non diskriminatif dan adanya kesamaan kedudukan di muka hukum yang bersumber dari penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dari temuan penelitian tersebut direkomendasikan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana prostitusi perlu diatur secara lebih tegas untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai pengakuan yang utuh terhadap jenis kejahatan ini. Kata kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Prostitusi, dan Keadilan Pancasila.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2023 06:37
Last Modified:	12 Jan 2023 06:37
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26744

Actions (login required)

View Item