REKONSTRUKSI REGULASI TERKAIT TINDAK PIDANA HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 BERBASIS KEADILAN

Prihartono, Prihartono (2022) REKONSTRUKSI REGULASI TERKAIT TINDAK PIDANA HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 10302000257_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 20014 Tentang Hak Cipta dengan tegas menyebutkan bahwa segala delik di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 20014 Tentang Hak Cipta merupakan delik aduan. Konsekuensi dari hal ini ialah delik pidana Hak Cipta tidak dapat ditindak oleh penegak hukum sebelum adanya aduan dari pemilik Hak Cipta. Disertasi ini hendak membahas lebih dalam persoalan tersebut yang dirumuskan menjadi beberapa persoalan yaitu 1. bagaimanakah regulasi terkait pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh penegak hukum saat ini? 2. agaimanakah kendala dalam regulasi terkait tindak pidana hak cipta yang dialami oleh penegak hukum? 3. Bagaimanakah model rekonstruksi regulasi terkait penegakan hukum tindak pidana hak cipta berbasis keadilan? Tujuan penelitian di dalam disertasi ini ialah untuk mengetahui, menganalisis dan mendekripsikan Regulasi Tindak Pidana Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum; untuk menganalisis, mendekskripsikan serta menjelaskan Kendala atau Problematika Regulasi terkait Tindak Pidana Hak Cipta Yang Dialami oleh Penegak Hukum; untuk menganalisa dan merekonstruksikan Model Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hak Cipta yang Berbasis Keadilan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa keberadaan Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta telah merubah delik pidana hak cipta menjadi delik aduan, hal demikian membuat delik pidana hak cipta yang merugikan pemilik hak cipta tidak dapat secara langsung ditindak oleh penegak hukum tanpa adanya pengaduan pemilik hak cipta terlebih dahulu. Persoalan regulasi delik pidana hak cipta belum berkeadilan dikarenakan adanya kelemahan substansi hukum berupa Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang merubah delik pidana hak cipta menjadi delik aduan, kemudian kelemahan struktur berupa tidak dapatnya penegak hukum menindak pelaku pidana hak cipta tanpa adanya pengaduan oleh pemilik hak cipta terlebih dahulu, kelemahan kultur berupa tidak seluruhnya masyarakat sadar akan arti pentingnya pendaftaran hak cipta dan keberadaan hak cipta, sehingga tidak banyak pemeilik hak cipta benar-benar melindungi haknya melalui hukum. Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta perlu dihapuskan. Mengingat delik hak cipta sebagai delik aduan dapat menghambat penegakan hukum terkait pidana hak cipta dikarenakan bergantung pada pengaduan masyarakat yang tidak seluruhnya mengerti akan arti penting hak cipta. Kata Kunci: Hak Cipta, Pidana, Regulasi, Rekonstruksi

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2023 06:25
Last Modified:	12 Jan 2023 06:25
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26731

Actions (login required)

View Item