REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING BERBASIS NILAI KEADILAN

Sutrisno, Mochamad (2022) REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 10302000234_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Sebagai tindak pidana yang merugikan negara, illegal fishing seharusnya dalam penegakannya mampu memulihkan kerugian negara, hal ini salah satunya dapat dilakukan melalui pemanfaatan barang bukti dengan cara menjual barang bukti yang kemudian hasil penjualan barang bukti tersebut dapat menutup kerugian negara. Pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat terwujud. Disertasi ini akan membahas persoalan tersebut melalui Analisa dan pendalaman pembahasan rumusan masalah berupa mengapa regulasi penegakan hukum tindak pidana illegal fishing belum berbasis nilai keadilan? apa kelemahan-kelemahan kebijakan penegakan hukum tindak pidana kasus illegal fishing saat ini? bagaimana rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana illegal fishing berbasis nilai keadilan? Tujuan penelitian disertasi ini ialah untuk menganalisis mengapa regulasi penegakan hukum tindak pidana illegal fishing belum berbasis nilai keadilan; untuk kelemahan-kelemahan kebijakan penegakan hukum tindak pidana kasus illegal fishing saat ini; untuk merekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana illegal fishing berbasis nilai keadilan. Hasil penelitian disertasi ini menunjukan bahwa keberadaan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan mengakibatkan tidak dapatnya barang bukti kapal yang bernilai ekonomis tinggi diguanakan untuk pemanfaatan pemulihan kerugian negara akibat illegal fishing. Persoalan penegakan hukum dalam tindak pindana illegal fishing yang tidak mampu memulihkan kerugian negara diakeranakn adanya kelemahan substasi berupa keberadaan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang memerintahkan alat bukti dimusnahkan tanpa dapat dimanfaatkan untuk pemulihan kerugian negara sebagai akibat dari illegal fishing, kelemahan struktur hukum berupa penegak hukum tidak dapat menyita dan kemudian melakukan lelang terhadap barang bukti karena adanya Pasal 69 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, kelemahan secara kultur adanya budaya masyarakat yaitu adanya kebutuhan ikan dunia (demand) meningkat namun disisi lain pasokan ikan dunia menurun. Rekonstruksi hukum yang dilakukan ialah dengan mengatur terkait pemulihan kerugian materil dan non- materil perlu dipertimbangkan dalam pelaskanaan sanksi yang ada, sehingga kapal- kapal yang melakukan illegal fishing dapat disita dan dilakukan lelang guna membiayai kerugian yang telah ditimbulkan. Kata Kunci: Illegal Fishing, Regulasi, Rekonstruksi, Penegakan Hukum

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2023 07:12
Last Modified:	12 Jan 2023 07:12
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26698

Actions (login required)

View Item