REKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP TINDAK PIDANA OBJEK TANAH YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

DAULAY, ENAND HATORANGAN (2022) REKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP TINDAK PIDANA OBJEK TANAH YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 10302000179_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Rekontruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Objek Tanah yang Berbasis Nilai Keadilan. Permasalahan konflik pertanahan sudah sangat mengkhawatirkan, secara umum konflik pertanahan merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam implementasi Undang-undang. Penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap objek tanah lebih sering menggunakan Pasal 6 (Prp) No.51 Tahun 1960, akan tetapi sanksi pidana ancaman hukumanya sangatlah rendah hanya berupa pidana kurungan dan atau denda yang nilainya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Fokus kajian penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis regulasi tindak pidana objek tanah belum berkeadilan, dan mengetahui kelemahan regulasi tindak pidana objek tanah, serta untuk mengetahui rekonstruksi regulasi terhadap tindak pidana objek tanah berbasis nilai keadilan. Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian disertasi ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum (legal theory) yang terdiri dari teori keadilan sebagai grand theory, teori penegakkan hukum sebagai middle theory, serta teori hukum progresif sebagai applied theory, teori-teori tersebut dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tindak pidana objek tanah belum berbasis nilai keadilan karena rendahnya ancaman pidana, maka upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana objek tanah, dalam hal ini Polri sebagai garda terdepan menerima pengaduan masyarakat sebagai korban kejahatan objek tanah, namun ancaman hukuman pidana yang diterapkan tidak membuat efek jera, sehingga kerap terjadi kejahatan terhadap objek tanah yang berulang-ulang. Polri sebagai aparat penegak hukum terkait penyelesaian masalah terkadang melakukan upaya restorative justice dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, untuk bersama-sama mencari penyelesaian. dan pemerintah harus melakukan pembaharuan hukuman sebagai bentuk melakukan rekonstruksi sebagai wujud pembaharuan hukum pidana, dengan melakukan rekonstruksi Pasal 385 KUHP, dengan menambah perbutan pidana berupa menempati tanah atau rumah, maka diperlukan peran pemerintah bersama dengan legislatif dalam membuat suatu kebijakan. Serta pemerintah harus mengatasi hambatan dalam upaya penegakan hukum dengan mengakomodir keperluan dari penegak hukum yakni Polri sebagai garda tedepan yang memulai suatu proeses penegakan hukum atas pengaduan masyarakat dalam hal ini kejahatan terhadap objek tanah. Kata Kunci: Rekonstruksi, Tindak Pidana, Objek Tanah, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2023 04:17
Last Modified:	12 Jan 2023 04:17
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26668

Actions (login required)

View Item