PENEGAKAN HUKUM OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI KABUPATEN CIREBON

Susiyanti, Susiyanti (2022) PENEGAKAN HUKUM OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI KABUPATEN CIREBON. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21302000164_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)

Abstract

Terhadap Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka menjadikan Notaris yang bersangkutan harus berhadapan dengan MajelisPengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatanNotaris memiliki tanggungjawab yang besar kepada masyarakat sehingga kepentingan masyarakat haruslah dijamin dengan adanya pengawasan dan pembinaan kepada Notaris dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon dan Untuk Mengkaji dan Menganalisis Kendala dan Solusi dalam Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriftif analistis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, penegakan hukum dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap pelanggaran kode etik berperan sangat peting, untuk tercapainya ketertiban dan kepastian hukum dalam melaksankan pengawasan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dan menjaga martabat profesi Notaris. Dewan Kehormatan hanya berwenang melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap Kode Etik Notaris yang bersifat internal dan administratif yang artinya tidak berkaitan dengan akta dan Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan dalam melakukan penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Cirebon, jumlah Notaris yang semakin banyak, Dewan Kehormatan hanya berjumlah 3 (tiga) orang anggota dan bersifat kolektif sehingga apabila ada yang berhalangan karena kesibukan atau kendala lainnya maka Dewan Kehormatan tidak menjalankan tugasnya secara optimal, dan ada sebagaian oknum Notaris yang mau diperiksa sudah diberi tahu tetapi tidak ada di Kantor tanpa ada alasan, dengan wilayah kerja yang luas. Solusi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran terha dap kode etik melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan penyuluhan. Kata Kunci : Code of Ethics, Notary Violations, Notary Law Enforcement

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2023 04:01
Last Modified:	12 Jan 2023 04:01
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26615

Actions (login required)

View Item