ANALISA YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KARTU BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SEBAGAI SYARAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA KENDARI

ANTI, SRI YULIANA FEBRI (2022) ANALISA YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KARTU BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SEBAGAI SYARAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA KENDARI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21302000157_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (556kB)

Abstract

Setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 pertanggal 1 Maret 2022 dan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor : HR.02/153-400/11/2022. Dalam proses peralihan hak atas tanah, dalam prakteknya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari penetapan ini berlaku sejak pertanggal 1 Maret 2022 pihak pembeli diharuskan memiliki kartu badan penyelenggara jaminan kesehataan sosial yang aktif dan tanpa memiliki tunggakan, dengan penetapan syarat baru ini menjadi sebuah syarat yang sah dan telah menjadi sebuah syarat tambahan agar dapat terjadinya proses pengalihan hak/proses balik nama yang sesuai dibutuhkan oleh Pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implikasi yuridis penggunaan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai syarat peralihan hak atas tanah di Kota Kendari, untuk mengkaji dan menganalisis implikasi yuridis terhadap peralihan hak atas tanah yang tidak menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehataan serta mengkaji dan menganalisis contoh akta jual beli. Metode pendekatan penelitian ini yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer serta data sekunder. Pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Teori yang digunakan yaitu Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruchm dan Teori Bekerjanya Hukum menurut William J. Chambliss dan Robert B Seidmen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Analisa yuridis terhadap penggunaan kartu badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sebagai syarat peralihan hak atas tanah di Kota Kendari berlandaskan teori kepastian hukum Gustav Radbruchm dikarenakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan sebuah keadilan. Adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Kedua, implikasi yuridis terhadap peralihan hak atas tanah yang tidak menggunakan kartu BPJS berlandaskan teori bekerjanya hukum Wiliam J Chamblis dan Robert Keterkaitannya adalah tindakan apa yang akan diambil oleh seorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku dari sanksi-sanksi dari aktivitas pelaksanannya. Ketiga, contoh akta jual beli telah memenuhi segala syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Analisis Yuridis, Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehataan, Syarat, Peralihan Hak Atas Tanah

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2023 03:44
Last Modified:	12 Jan 2023 03:44
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26608

Actions (login required)

View Item