PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA YANG DIDASARKAN PADA PEMALSUAN DOKUMEN OLEH PENGHADAP (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 385 K/PID/2006)

NOVY DIKA NUR AFIFAH F., NOVY DIKA NUR AFIFAH F. (2022) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA YANG DIDASARKAN PADA PEMALSUAN DOKUMEN OLEH PENGHADAP (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 385 K/PID/2006). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21302000144_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)

Abstract

Notaris dalam keterbatasannya sering tidak bisa mengantisipasi terhadap para pihak yang ingin dengan sengaja melakukan tindakan yang dilarang oleh kaidah hukum. Notaris bukan sebagai investigator terhadap akta-akta yang dibuatnya melainkan hanya sebatas membuat akta otentik terhadap kemauan para pihak dalam jabatannya selaku pejabat publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap Pembuatan Akta yang Didasarkan pada Pemalsuan Dokumen oleh Penghadap. (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 385 K/PID/2006), dan untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Hukum Akta yang dibuat oleh Notaris Berdasarkan Dokumen Palsu oleh Penghadap. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Spesifiaksi penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang diperlukan meliputi data primer yaitu terdiri dari UUD 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kode Etik Notaris, serta data sekunder dan tersier yang berisi buku-buku dan dokumen pendukung lainnya. Diambil dengan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka (Library Research). Metode analisa data menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan Perlindungan hukum bagi Notaris dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/Pid/2006 Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dan bahwa di dalam kasus a quo, Terdakwa selaku Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan yang diajukan oleh Penghadap. Kedudukan Hukum akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan dokumen palsu adalah batal demi hukum. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Notaris; Dokumen Palsu.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 07:40
Last Modified:	11 Jan 2023 07:40
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26596

Actions (login required)

View Item