PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PENGGUNAAN COVERNOTE NOTARIS PADA PERJANJIAN KREDIT YANG MENGAKIBATKAN KREDIT MACET DI KOTA PANGKAL PINANG

Utomo, Gatot Wahyu (2022) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PENGGUNAAN COVERNOTE NOTARIS PADA PERJANJIAN KREDIT YANG MENGAKIBATKAN KREDIT MACET DI KOTA PANGKAL PINANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21302000124_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)

Abstract

Kewenangan notaris untuk menerbitkan Covernote tidak ada diatur dalam UUJN. Covernote yang diterbitkan oleh notaris dalam perjanjian kredit seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Peran Notaris dalam pembuatan Covernote pada perjanjian kredit di Kota Pangkal Pinang. 2) Perlindungan hukum bagi Bank dalam penggunaan Covernote Notaris pada perjanjian kredit yang mengakibatkan kredit macet di Kota Pangkal Pinang. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan : 1) Peran Notaris dalam pembuatan Covernote pada perjanjian kredit di Kota Pangkal Pinang tidak didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan. Karena baik UUJN maupun UU Perbankan tidak mengatur tentang covernote. Namun disini Notaris membuat covernote karena sebagai rekanan pihak BRI. Dalam perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) BRI Pangkalpinang yang macet tersebut, covernote yang Notaris GM keluarkan yang dianggap sebagai dasar cairnya kredit dari bank. Karena covernote tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya covernote berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan. Putusan hakim dalam kasus Korupsi KMK BRI Pangkal Pinang ini, hakim menyatakan bahwa Notaris GM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider. 2) Perlindungan hukum bagi bank dalam penggunaan covernote notaris pada perjanjian kredit tidak dijamin dalam perundang-undangan. Karena pengikatan jaminan belum sempurna. Bank dalam rangka mengamankan dan memastikan pengembalian kredit yang diberikan kepada nasabah debitur akan selalu meminta jaminan. Jaminan merupakan sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif. Bank sebagai pihak kreditur mesikpun menggunakan covernote sebagai dasar pencairan kredit, namun tetap mendapat perlindungan represif. Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, bank masih dimungkinkan melakukan upaya-upaya dalam rangka penyelesaian kredit yang pengikatan jaminannya tidak sempurna. Upaya penyelesaian kredit tersebut antara dapat dilakukan melalui proses non litigasi maupun secara litigasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Covernote, Perjanjian Kredit

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 07:09
Last Modified:	11 Jan 2023 07:09
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26574

Actions (login required)

View Item