KEDUDUKAN HUKUM COVERNOTE NOTARIS PADA PERJANJIAN KREDIT APABILA TERJADI KREDIT MACET DI BANK RAKYAT INDONESIA PANGKAL PINANG

Yusman, Adi (2022) KEDUDUKAN HUKUM COVERNOTE NOTARIS PADA PERJANJIAN KREDIT APABILA TERJADI KREDIT MACET DI BANK RAKYAT INDONESIA PANGKAL PINANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21302000104_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)

Abstract

Covernote tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya covernote berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Covernote dapat diartikan tidak termasuk sebagai akta autentik, karena covernote bukan merupakan sebuah akta yang diatur dan ditegaskan di dalam Peraturan Perundang-undangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kedudukan hukum covernote notaris pada perjanjian kredit apabila terjadi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang. 2). Proses penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit yang didasarkan pada covernote notaris di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan studi pustaka dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan : 1) Kedudukan hukum covernote notaris pada perjanjian kredit apabila terjadi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang adalah covernote digunakan sebagai dasar pencairan kredit. Covernote notaris seharusnya tidak dijadikan sebagai dasar pencairan kredit, karena covernote pada dasarnya hanyalah jaminan sementara. Covernote yang dibuat oleh notaris biasanya hanya sebagai keterangan bahwa masih adanya proses pensertifikatan. Covernote tidak memiliki payung hukum karena tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan baik Undang-Undang Perbankan maupun UUJN, sehingga akibat yang kemudian akan ditimbulkan oleh adanya covernote ini berlaku ketentuan hukum baik secara pidana maupun secara perdata. 2). Proses penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit yang didasarkan pada covernote notaris di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang diselesaikan melalui jalur litigasi/gugatan ke pengadilan. Notaris G terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merugikan negara. Dalam putusan Pengadilan Notaris harus bertanggungjawab secara pidana dan denda. Penggunaan covernote notaris dalam perjanjian kredit pada dasarnya tidak dilarang dan dimungkinkan menurut Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Dalam hal terjadinya kredit macet sebelum terbitnya hak tanggungan memberikan kedudukan kepada bank hanya sebagai kreditur konkuren. Perlindungan hukum bagi bank didasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Kata Kunci: Kredit, Covernote, Notaris

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 07:27
Last Modified:	11 Jan 2023 07:27
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26538

Actions (login required)

View Item