JAPAR, ABDUL (2022) TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KETERLAMBATAN PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
21302000101_fullpdf.pdf Download (1MB) |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) |
Abstract
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia didalamnya antara lain mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Dan Penghapusan Jaminan Fidusia. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, saat ini untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia secara elektronik pemohon harus memiliki hak akses terlebih dahulu yang dapat diberikan kepada Notaris, Korporasi, atau perseorangan. Pemberian hak akses sistem pendaftaran jaminan fidusia kepada korporasi tersebut memberikan kesempatan kepada korporasi untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia sendiri dan tidak dilakukan oleh Notaris. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap keterlambatan pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Korporasi. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis dan bersifat deskriptif analitis Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila terjadi keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia maka demi kepastian hukum dan sebagai upaya penyelesaian keterlambatan pendaftaran objek jaminan fidusia adalah dengan cara membuat Akta Jaminan Fidusia baru dengan menghadirkan semua pihak-pihak yang bersangkutan terhadap perjanjian fidusia atau notaris juga dapat memberikan solusi lain seperti pembuatan Akta Penegasan atas Akta Jaminan Fidusia yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan Akta Penegasan tersebut, jaminan fidusia yang sebelumnya terlambat didaftarkan dapat dengan segera dilakukan pendaftaran oleh Perusahaan Pembiayaan. Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Akta Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia;
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 11 Jan 2023 07:36 |
Last Modified: | 11 Jan 2023 07:36 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26535 |
Actions (login required)
View Item |