KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA

SYAHRONI, MOHAMAD (2022) KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20302000191_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (75kB)

Abstract

Perkembangan peredaran Narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi telah merambah ke daerah pelosok (pedesaan). Peredarannya bersifat borderless artinya dapat terjadi pada siapa saja, laki laki, perempuan, anak anak, remaja bahkan orang tua sekalipun bisa menjadi pelaku kejahatan narkotika tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik Polres Cirebon Kota yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori Kebijakan Hukum Pidana, teori penegakan hukum dan teori Hukum Pidana menurut perspektif Islam. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota dapat dilakukan dengan memulai untuk memberikan ide pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Gagasan pembaharuan hukum melalui reformulasi undang-undang menjadikan semakin terbukanya peluang penegak hukum dalam melakukan penafsiran ekstensif sehingga diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang tidak terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan penegakan hukum dapat terlaksana secara optimal. Hambatan internal adalah kekurangan sumber daya peralatan teknologi canggih untuk menandingi kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh sindikat jaringan narkoba dalam menyebarkan dan memproduksi narkoba, sedangkan hambatan eksternal yang berasal dari luar Polres Cirebon Kota adalah adanya kerancuan pasal dalam Undang- Undang Narkotika mengenai pemberian sanksi terhadap korban penyalahguna, kurangnya partisipasi dan peran serta masyarakat sebagai intelijen polisi untuk memberikan informasi dan keterangan dalam rangka membongkar dan mengungkap kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah bertemunya unsur niat dan kesempatan sebagai rumus terjadinya tindak pidana, dengan melakukan kegiatan-kegiatan patroli, serta razia-razia ke pusat atau tempat hiburan malam seperti café-café malam dan diskotik. Upaya pre-emtif bersifat bimbingan, penyuluhan, rehabilitasi dan pembinaan yang mengarah pada pembentukan masyarakat yang patuh dan taat pada hukum, serta mampu menolak setiap bentuk tindak pidana narkotika. Dengan kata lain menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki retensi (kekebalan) yang tinggi terhadap terjadinya tindak pidana narkotika. Kata Kunci : Kebijakan, Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 07:36
Last Modified:	11 Jan 2023 07:36
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26534

Actions (login required)

View Item