EFEKTIVITAS PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK/GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)

SUTANTO, MADA AJI (2022) EFEKTIVITAS PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK/GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (71kB)
	Text 20302000182_fullpdf.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penjatuhan hukuman/sanksi terhadap pelanggaran kasus disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Disamping itu, penelitian ini juga mengkaji Efektivitas mekanisme penjatuhan hukuman disiplin pegawai dalam mewujudkan Good Governance, serta mengkaji faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Solusi mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian dengan Socio Legal-Approach dimana penelitian ini terfokus pada identifikasi dari fungsi dalam gejala sosial dan hukum dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan metode kualitatif, di sini menekankan pada metode wawancara Purposive Non Random Sampling. Informan yang ditunjuk mewakili Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan disiplin pelanggaran, Pegawai Negeri Sipil lain, Pembuat Kebijakan yaitu para pejabat struktural dan masyarakat di sekitarnya. Teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut adalah Teori Efektifitas Hukum, Teori Good Governance, dan Teori Good Governance menurut perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum mekanisme pemberian sanksi/hukuman disiplin pegawai negeri di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah boleh dikatakan baik dan sudah ada kesesuaian dengan peraturan yang ada/diterapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, meskipun dijumpai para pejabat yang berwenang menilai masih menerapkan rasa toleransi terhadap pegawai tersebut, namun juga menimbulkan dampak positif diantaranya adanya efek jera untuk tidak mengulanginya baik pelanggaran yang sama atau satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya baik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau yang lain. Penegakan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, meskipun di lapangan mengalami hambatan, tetapi hambatan sudah dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik. Prinsip good governance telah dilaksanakan dalam pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah antara lain: Renponsif, kepastian hukum, efektif efisien dan partisipasi. Kata kunci : efektivitas, penjatuhan hukuman disiplin, good governance.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 06:42
Last Modified:	11 Jan 2023 06:42
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26524

Actions (login required)

View Item