SAPUTRA, GALUH RENGGA (2022) PERLIPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA DI KEPOLISIAN RESOR KENDALNDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
20302000167_fullpdf.pdf Download (2MB) |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (601kB) |
Abstract
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara secara eksplisit mengamanatkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan mengetahui proses penyelidikan, penyidikan dan hambatan serta solusi dalam proses penegakan hukum tindak pidana fidusia di Polres Kendal. Metode penelitian adalah yuridis sosiologis, karena dalam penelitian ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata. Data primer yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan, melalui studi lapangan yang dilakukan menggunakan observasi dengan narasumber atau bukti lain yang diperoleh di polres Kendal. Data skunder yang diperoleh dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan atau sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana penggelapan jaminan fidusia. Penelitian bersifat deskriptif analitis, penelitian yang meninjau atau menguji peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperkuat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan fakta mengenai tindak pidana pengelapan jaminan fidusia. Teori penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Teori efektivitas hukum merupakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hasil penelitian pertama, Dalam proses penegakan hukum tindak pidana penggelapan jaminan fidusia pada perkembangan zaman sekarang ini terpengaruh akan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin banyak dan semakin tidak terbatas. Contohnya lembaga pembiayaan (perbankan,leasing,dll) lembaga pembiayaan tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan manusia dengan cara credit atau angsuran. tetapi seiring perkembangan zaman tersebut banyak terjadi di lembaga pembiayaan adalah banyaknya kasus tindak pidana fidusia tentang penggalihan hak kepemilikan, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia harus dengan persetujuan tertulis oleh penerima fidusia (kreditur).Kedua, Hambatan yang sering terjadi di dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penggelapan fidusia adalah legalitas akta fidusia yang seharusnya sudah terdaftarkan di kemenkumham paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia (sesuai Pasal 4 PP No. 21 tahun 2015) serta keberadaan pemberi fidusia dan jaminan fidusia yang sudah tidak berada sesuai alamat pendaftaran sehingga memperlambat proses penyelidikan dan penyidikan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana jaminan fidusia di Polres Kendal. Kata Kunci: Penegakan hukum, tindak pidana penggelapan, jaminan fidusia.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 11 Jan 2023 06:29 |
Last Modified: | 11 Jan 2023 06:29 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26503 |
Actions (login required)
View Item |