PERLINDUNGAN HUKUM PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT MELALUI KEPALA DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA

RAHMAYUNI, SHAFIRA (2022) PERLINDUNGAN HUKUM PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT MELALUI KEPALA DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21302000075_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)

Abstract

Pelaksanaan jual beli tanah yang belum bersertipikat ini mengacu pada hukum adat. Oleh karena itu, kajian terhadap jual beli tanah yang belum bersertipikat seperti ini sangat penting untuk dilakukan penelitian karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai sebab-sebab terjadinya jual jual beli tanah yang belum bersertipikat melalui kepala desa di kabupaten tasikmalaya, kepastian hukum jual beli tanah yang belum bersertipikat melalui kepala desa di kabupaten tasikmalaya, dan perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang belum bersertipikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Spesifikasi yang digunakan deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dengan hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dengan study pustaka. Analisis secara kualitatif dianalisis dengan teori kepastian hukum, terori tujuan hukum dan teori perlindungan hukum. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa jual beli tanah belum bersertipikat di kabupaten tasikamalaya ternyata masih kerap dilakukan oleh masyarakat desa terutama mengenai peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat dengan beralaskan surat pembayaran pajak terutang tanah sebagai bukti kepemilikan tanahnya, dan bukti peralihannya dengan kwitansi pembayaran dan surat keterangan bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang dikeluarkan oleh kepala desa. Sehingga dengan hal ini bahwa Perlindungan hukum bagi pembeli seharusnya terjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kemudian lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat, khususnya mengenai jual beli tanah yang belum bersertipikat dan pendaftarannya supaya tertib administrasi pertanahan. Kata Kunci: Jual Beli, Tanah, Tanah Yang Sertipikat

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 03:23
Last Modified:	11 Jan 2023 03:23
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26477

Actions (login required)

View Item