IMPLIKASI YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN TANPA AKTA NOTARIS MENGACU UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM

Wijaya, Reno Fahmi (2022) IMPLIKASI YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN TANPA AKTA NOTARIS MENGACU UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21302000064_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)

Abstract

Tesis ini membahas lebih mendalam mengenai pendirian perseroan perorangan itu sendiri serta implikasi hukum pendirian perseroan perorangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian hukum ini adalah normatif dengan menggunakan bahan hukum primer berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan tanggung jawab hukum saksi instrumenter. Dan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal, baik jurnal Internasional maupun jurnal Nasional, pendapat para Notaris, makalah, laporan penelitian, artikel serta kepustakaan maupun pustaka elektronik yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Serta bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan esiklopedia. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan berupa analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa terdapat badan hukum baru yaitu adalah Perseroan Perorangan yang merupakan badan hukum yang khusus untuk UMK. Sesuai dengan Pasal 153A di Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pendirian Perseroan Perorangan hanya didirkan oleh 1 (satu) orang saja. Dalam Pendirian Perseroan Perorangan tidak memerlukan Akta Notaris melainkan diganti oleh pernyataan pendirian hanya dengan mengisi format isian yang telah disediakan oleh Menteri kemudian didaftarkan kepada Menteri secara elektronik. Perseroan Terbatas Perorangan bertentangan dengan peraturan yang berkaitan tentang Perseroan Terbatas yang sudah ada sebelumnya. Mengenai organ Perseroan Terbatas Perorangan Peratuan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2021 yaitu hanya direksi dan pemegang saham. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait organ Perseroan Terbatas Perorangan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2021 dengan organ perseroan yang ada dalam Undang-Undang PT. Serta Peraturan Pemertintah Nomor 8 tahun 2021 tidak mengatur apabila Perseroan Perorangan dimohonkan kepailitan. Kata kunci: Implikasi Yuridis, Perseroan Terbatas Perorangan, Kepastian hukum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 02:36
Last Modified:	11 Jan 2023 02:36
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26435

Actions (login required)

View Item