ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN CYBER NOTARY DI INDONESIA DI KAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK MENANDATANGANI AKTA SECARA ELEKTRONIK

LISTIYANI, NOVITA (2022) ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN CYBER NOTARY DI INDONESIA DI KAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK MENANDATANGANI AKTA SECARA ELEKTRONIK. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21302000058_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)

Abstract

Pasal 15 ayat (3) UUJNP notaris memiliki kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (Cyber Notary). Dari Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJNP, tidak terdapat pemahaman lebih lanjut mengenai kewenangan mensertifikasi yang dimiliki oleh notaris, tidak terdapatnya penjelasan mengenai maksud kata mensertifikasi tersebut menimbulkan kekaburan norma hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Cyber Notary di Indonesia dikaitkan dengan kewajiban para pihak untuk menandatangani akta secara elektronik dan bagaimana kepastian hukum terhadap suatu akta yang dibuat dengan mekanisme Cyber Notary. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti, metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan, serta metode analitis kualitatif sebagai metode dalam menganalisa data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan: 1) Peluang konsep cyber notary di Indonesia telah dimungkinkan dalam hal pembuatan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik, namun dalam UU Jabatan Notaris masih belum membuka peluang terhadap kemungkinan dilakukannya konsep cyber notary karena dalam menggunakan media elektronik tersebut bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.2) Dengan konsep cyber notary dalam pembuatan Akta Otentik masih bertentangan dengan syarat serta mekanisme dalam Akta Otentik itu sendiri baik yang diatur pada KUHPer, UUJN dan UU ITE. Dimana terdapat unsur “berhadapan” sebagai syarat formil yang harus terpenuhi oleh Notaris serta para pihak dalam pembuatan suatu Akta Otentik, sehingga jika tidak terpenuhinya syarat tersebut dapat mengubah status akta yang awalnya dianggap sebagai Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat menjadi akta dibawah tangan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 02:31
Last Modified:	11 Jan 2023 02:31
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26425

Actions (login required)

View Item