KEDUDUKAN HUKUM ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN NOTARIS TERKAIT PEMBUATAN AKTA OTENTIK DI KABUPATEN PEKALONGAN

SAFII, MUHAMMAD AMIN (2022) KEDUDUKAN HUKUM ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN NOTARIS TERKAIT PEMBUATAN AKTA OTENTIK DI KABUPATEN PEKALONGAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21302000051_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB)

Abstract

Tesis ini membahas mengenai penerapan Kedudukan hukum asas praduga tak bersalah dalam upaya perlindungan notaris terkait pembuatan akta otentik di Kabupaten Pekalongan. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum terkait dengan pembuatan akta otentik. Permasalahan pada tesis ini adalah 1) kendala dan solusi pemberlakuan asas praduga tak bersalah terkait perlindungan hukum notaris terkait pembuatan akta Otentik oleh notaris 2) upaya perlindungan notaris terkait akta yang telah dibuatnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi pemberlakuan asas praduga tak bersalah terkait perlindungan hukum notaris terkait pembuatan akta Otentik oleh notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi 2 (dua) yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, buku-buku dan lain-lain. Metode analisa data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis secara kualitatif. Notaris sebagai pejabat umum sudah memiliki dasar dan pedoman yang jelas yang mengatur tentang jabatan seorang Notaris yaitu Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014. Pembuatan akta otentik adalah sebagai pemenuhan hak kontitusional warga negara atas kepastian hukum yang berkeadilan atas keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum tertentu dibawah payung KUH-Perdata dan UUJN. Kedudukan hukum UUJN memberikan perlindungan hukum bagi Notaris sepanjang menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan wewenang Notaris. Pelaksanaan Perlindungan Hukum oleh notaris dilakukan oleh ikatan notaris Indonesia, Majelis kehormatan notaris dan Majelis Pengawas daerah. Ikatan Notaris Indonesia akan mendampingi setiap Notaris yang mendapat masalah tuntutan pidana maupun gugatan perdata terhadap akta yang telah dibuatnya sepanjang Notaris tersebut telah melaksanakan jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Institusi tersebut menjadi pilar bagi terlaksananya proses pengawasan yang berkualitas dan proposional yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum dan keterlibatan hukum bagi notaris maupun masyarakat pada umumnya. Kata kunci : Kedudukan hukum, Asas praduga tak bersalah, Akta otentik, Notaris dan Perlindungan hukum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 01:46
Last Modified:	11 Jan 2023 01:46
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26402

Actions (login required)

View Item