KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

ALVISAHRIN, YUDI (2022) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20302000114_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB)

Abstract

Dalam KUHP, yang terberat adalah sanksi pidana mati sebagai pidana pokok, dikarenakan pelaksanaannya berkaitan hak asasi sebagai manusia, dimana sebetulnya hanya Tuhan yang bisa memberikan kematian pada seseorang, maka menjadi sebuah pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat bahkan di dunia pun menjadi perdebatan aktivis HAM, tergantung dari bagaimana cara kelompok – kelompok tersebut memandang pidana mati. Selain itu, pidana mati memiliki kelemahan bahwa tidak bisa diperbaiki lagi jika sudah dieksekusi. Polemik terhadap pidana mati juga dikarenakan bahwa sekali pidana mati dilaksanakan, maka orang yang telah dieksekusi mati dan kehilangan nyawa tersebut menjadi mustahil untuk dapat dihidupkan kembali meskipun ditemukan bukti baru (novum) yang membuktikan bahwa si-terpidana mati tidak bersalah. Salah satu pasal yang menjadi permasalahan adalah pasal pembunuhan berencana, banyak menimbulkan pendapat dari beberapa kalangan. Ada yang mendefinisikan bahwa pembunuhan berencana dalam KUHP adalah suatu tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang disertai dengan rencana terlebih dahulu yang ancaman pidananya terdapat pada Pasal 340 tentang pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kebijakan hukum pidana tentang pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ranah ilmu di bidang hukum Islam sekaligus sebagai masukan bagi pemerhati dan penegak hukum untuk menentukan kebijakan terkait hukum pidana mati. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati peristiwa atau fakta yang dianggap relevan dengan penelitian, dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif. Kajian dengan tema ini dapat disimpulkan bahwa dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan, konsep rancangan KUHP mengeluarkan pidana mati dari stelsel pidana pokok dan mencantumkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana eksepsional (istimewa) dan Pada dasarnya hukum-hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi manusia, bahkan bagi segenap alam. Hukum-hukum tersebut dibuat untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia agar tercipta harmoni dan ketertiban. Kata Kunci : kebijakan hukum pidana; pembaharuan hukum; hukuman mati

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jan 2023 01:46
Last Modified:	11 Jan 2023 01:46
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26401

Actions (login required)

View Item