ANALISA YURIDIS TERHADAP UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENERIMAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KABUPATEN GROBOGAN

HARYANTO, DYAN DWI (2022) ANALISA YURIDIS TERHADAP UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENERIMAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KABUPATEN GROBOGAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21302000025_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

BPHTB dikategorikan sebagai penerimaan Pajak Daerah yang secara keseluruhan penerimaan masuk dalam komponen PAD Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dalam hal ini diharapkan dengan adanya pengalihan pajak BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah mampu memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan bertujuan meningkatkan local taxing power Kabupaten/Kota. Hal ini membuat Pemerintah daerah lebih otonom bukan hanya pada sisi pengeluaran, tetapi juga pada sisi pengelolaan penerimaan.Perubahan berbagai kebijakan nasional sebagaimana dimaksud membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah melalui kebijakan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan nyata. Penelitian ini mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hokum seperti subyek hokum, hak dan kewajiban, peristiwa hokum dalam peraturan perundangan. Penelitian ini berbasis pada ilmu hokum normatif (peraturan perundangan), khususnya mengkaji reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja di dalam masyarakat Dari pengertian self assessment dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB ini menuntut Wajib Pajak mengerti serta menguasai tentang ketentuan-ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga dengan adanya sistem self assessment ini tidak menutup kemungkinan Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak tersebut Kata kunci : Pajak BPHTB,Efektifitas BPHTB, Penerimaan PAD

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	10 Jan 2023 06:53
Last Modified:	10 Jan 2023 06:53
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26334

Actions (login required)

View Item