PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA

MUNANDAR, ANDRI HADI (2022) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20302000087_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (50kB)

Abstract

Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori pemidanaan. Hasil penelitian ini adalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota adalah para pelaku dapat dijatuhkan hukuman dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 Jo Pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 4 Jo Pasal 30 Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota sebagai berikut Faktor Gaya Hidup, Faktor ekonomi, Faktor pendidikan yang rendah, Faktor kemajuan teknologi yang disalahgunakan, Faktor Lingkungan Pergaulan Bebas, Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua. Hambatannya adalah Kesadaran hukum masyarakat yang belum optimal, Adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana, Kasus sangat sedikit yang sampai persidangan. Solusinya adalah Membangun kemitraan dengan masyarakat secara luas, Meningkatkan sarana dan fasilitas. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Prostitusi Online

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	10 Jan 2023 06:18
Last Modified:	10 Jan 2023 06:18
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26301

Actions (login required)

View Item