KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH

ZUHDY, ZULIYAN (2022) KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20302000086_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Jawa Tengah, kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia, serta kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum sanksi penjara terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Jawa Tengah, di Indonesia pada umumnya, dan dimasa yang akan datang, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori kemanfaatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pidana narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Jawa Tengah adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kencederungan meningkat, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat. Undang-Undang ini menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. 2) Kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur mengenai sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika, namun justru peredaran dan pengguna narkotika semakin meningkat dan meluas. Hal ini disebabkan tidak adanya dampak (deterrent effect) terhadap pelakunya atau tidak adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Upaya menanggulangi tindak pidana merupakan reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, yaitu berupa sarana pidana (penal) maupun dengan non hukum pidana (non penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. 3) Kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pidana narkotika dan psikotropika di masa yang akan datang adalah bahwa tujuan hukum pidana ialah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, artinya masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat, hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban baik yang membahayakan jiwa, harta benda atau kepentingan masyarakat lainnya, termasuk kepentingan dalam kehidupan beragama. Jadi, kebijakan penal (hukum pidana) pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/ kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan/ penangkalnya sehingga sebagai penerapan sanksi pidana diperlukan faktor penegakan hukum yang saling berkaitan satu sama lain. Kata Kunci: Penegakan hukum, sanksi pidana, narkotika

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	10 Jan 2023 06:11
Last Modified:	10 Jan 2023 06:11
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26296

Actions (login required)

View Item