PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PERZINAAN (Studi Kasus di Polsek Japah Polres Blora)

YULIANTO, YULIANTO (2022) PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PERZINAAN (Studi Kasus di Polsek Japah Polres Blora). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20302000084_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (77kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis: (1) interpretasi pengaturan tindak pidana perzinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (2) Pelaksanaan Restorative Justice dalam proses penyidikan tindak pidana perzinaan di Polsek Japah Polres Blora, (3) Hambatan yang dihadapi Kepolisian pada pelaksanaan restorative justice dalam proses penyidikan tindak pidana perzinaan di Polsek Japah Polres Blora. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teori dalam penelitian ini yang digunakan adalah teori pemidanaan dan teori keadilan islam. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Peraturan zina dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia diatur dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Ketentuan yang secara khusus mengatur perzinaan ada dalam Pasal 284 KUHP. (2) Dalam hal kasus tindak pidana perzinahan telah bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, dalam hal ini adalah Polisi, ketika terjadi kasus pihak Kepolisian yakni penyidik mengadakan pemeriksaaan atas peristiwa pidana yang telah dilaporkan. Pada saat proses penyidikan para pihak yakni pelaku dan korban dipertemukan. Apabila diperoleh persetujuan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan atau restorative justice maka dilakukan gelar perkara di dalam forum restorative justice untuk dilakukan keputusan secara bersama yang selanjutnya dilakukan SP3 (Penghentian Penyidikan). (3) Tidak adanya aturan ataupun payung hukum maupun prosedur/mekanisme formal untuk mengakomodir hal tersebut sehingga situasi ini menjadi hal yang dilematis bagi penyidik Polri di lapangan. Terkait dengan hal tersebut adalah: adanya kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan dan dipermasalahkan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal Polri yang menggunakan parameter formal procedural. Kata Kunci : Kajian Yuridis, Restorative Justice, Tindak Pidana Perzinahan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	10 Jan 2023 04:22
Last Modified:	10 Jan 2023 04:22
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26285

Actions (login required)

View Item