KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DI KABUPATEN SEMARANG

PRAWESTRI, ARDHEA SAFIRA (2022) KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DI KABUPATEN SEMARANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21302000011_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (498kB)

Abstract

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi dan pemakai air irigasi lainnya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan hukum akta notaris dalam pendirian perkumpulan petani pemakai air di kabupaten Semarang, akibat hukum yang terlahir dari adanya pendirian perkumpulan petani pemakai air yang di notarilkan dan mengetahui contoh akta pendirian perkumpulan pertanian pemakai air. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskritif analitis, sumber dan jenis data yaitu data primer yang dilakukan dengan metode wawancara, dan data sekunder yang dilakukan dengan studipustaka/dokumen, analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa 1) Kedudukan hukum akta notaris dalam pendirian perkumpulan petani pemakai air di kabupaten Semarang diakui oleh peraturan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahu 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sedangkan tanggung jawab utama organisasi Perkumpulan Petani Pemakain Air (P3A) adalah melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di petak tersier, selain itu juga mendiskusikan masalah-masalah tentang pengelolaan air irigasi, menetapkan dan melaksanakan peraturan - peraturan di petak tersier berdasarkan musyawarah rapat anggota. 2) Akibat hukum yang terlahir dari adanya pendirian perkumpulan petani pemakai air yang di notarilkan yaitu akan mengakibatkan kepastian hukum bagi petani dalam meningkatkan pengelolaan irigasi secara mandiri, berdayaguna, dan berhasil guna. Kata Kunci : Notaris, Akta, Perkumpulan Petani P[emakai Air

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	10 Jan 2023 04:18
Last Modified:	10 Jan 2023 04:18
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26279

Actions (login required)

View Item