MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG

Kusumawati, Hesti (2022) MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG. Diploma thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 49401900032_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)

Abstract

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Mengingat pentingnya pemungutan dan pelaporan pajak, Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap di Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, tunjangan, upah atau pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara kerja pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Keberlangsungan mekanisme ini juga mengalami beberapa hambatan sehingga diperlukan suatu solusi agar tidak mengganggu proses pekerjaan. Data untuk tugas akhir ini diperoleh dengan melakukan pengamatan saat magang di Dinas Sosial Kabupaten Semarang mengenai bagaimana mekanisme pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Wawancara juga dilakukan dengan bendaharawan dinas yang secara langsung terlibat dalam mekanisme tersebut. Wawancara dilakukan agar informasi yang didapatkan lebih jelas dan akurat. Data dan informasi yang diperoleh didukung dengan adanya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemungutan dan pelaporan pajak seperti ledger gaji, billing pajak, bukti potong dan lainnya. Dokumen tersebut dapat dipelajari dan dipahami oleh penulis. Bukti-bukti yang telah diperoleh akan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran secara pasti yang terjadi di Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut diawali dengan pengecekan data pegawai, perhitungan PPh 21, pengiriman data, pembayaran PPh 21, pelaporan SPT Masa, pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Tahunan. Meskipun beberapa periode ini Bendaharawan tidak melaporkan pajak ke KPP. Hal ini dikarenakan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan diluar pembagian tugasnya. Sehingga profesionalitas Bendahrawan pun menjadi terganggu. Dinas Sosial Kabupaten Semarang bisa membuat SOP yang mengatur tentang pemungutan dan pelaporan pajak, saat terjadi kesalahan atau kekeliruan dapat diberi teguran agar tidak dilakukan terus-menerus. Sesama pegawai di dinas harus saling mengingatkan untuk melakukan pelaporan pajak. Kata Kunci: Pajak, pemungutan, pelaporan, mekanisme.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions:	Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi > Akuntansi (D3)
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	10 Jan 2023 04:09
Last Modified:	10 Jan 2023 04:09
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26270

Actions (login required)

View Item