ANALISIS HUKUM PERAN DAN KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KENDARI

SYUKURULLAH, AHMAD (2022) ANALISIS HUKUM PERAN DAN KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KENDARI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21302000004_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)

Abstract

Era digital sebagai era dimana segala sesuatu kegiatan yang mendukung kehidupan dipermudah dengan adanya teknologi agar lebih praktis dan modern. Salah satunya dalam bidang pertanahan yang melakukan peluncuran sertipikat tanah secara elektronik dengan dimulainya kebijakan pada tahun 2021 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, yang ditandatangani Menteri Agraria Sofyan Djalil pada tanggal 12 Januari 2021. Belaid ini ternyata menuai pro dan kontra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pensertipikatan tanah secara elektronik di kantor BPN Kendari serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang di hadapi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pensertipikatan tanah secara elektronik di kantor BPN Kendari serta solusi dari kendala tersebut. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara dan dokumen atau bahan pustaka. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan kewenangan yang merupakan bagian dari tugas PPAT dalam pelaksanaan Pensertipikatan Tanah secara Elektronik, PPAT di Kota Kendari telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan tupoksinya. PPAT Kota Kendari mendukung adanya sertipikat tanah secara elektronik. kendalanya yakni berkas yang dikumpulkan oleh pemohon tidak lengkap dan belum memenuhi syarat yang telah ditentukan. Kemudian dengan sistem elektronik, maka butuhnya proses penyesuaian dan sosialisasi kepada masyarakat karena banyaknya pertanyaan pro dan kontra yang muncul dikepala masyarakat tentang perubahan sistem pendaftaran tanah ini secara elektronik. Upaya PPAT di Kota Kendari dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah mendukung adanya kebijakan dengan ikut berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa sistem pendaftaran tanah elektronik lebih memudahkan dan dijamin keamanannya sesuai tinjauan hukum yang berlaku. Kata Kunci : Peran dan Kewenangan, PPAT, Sertipikat Elektronik.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	10 Jan 2023 03:35
Last Modified:	10 Jan 2023 03:35
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26241

Actions (login required)

View Item